PALANGKA RAYA, Radarjakarta.id — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berdiskusi dengan para pejuang satwa di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/9/2026). Pertemuan tersebut membahas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap satwa liar serta habitatnya.
Diskusi itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh. Perlindungan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang terdampak, tetapi juga terhadap keberlangsungan hidup satwa liar dan ekosistem yang mengalami gangguan akibat kebakaran.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak di lapangan. Para pejuang satwa turut menyampaikan kondisi terkini, kebutuhan penanganan satwa terdampak, hingga pentingnya pemulihan habitat yang rusak akibat karhutla.
Selain itu, para pejuang satwa memberikan masukan mengenai penguatan regulasi kesejahteraan hewan, termasuk melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Hewan.
“Pemerintah sangat membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak termasuk komunitas, relawan, masyarakat, dan yayasan,” tegas Wapres.
Wapres juga menyoroti perlunya langkah antisipatif terhadap perubahan perilaku dan pola pergerakan satwa akibat terganggunya habitat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan interaksi antara satwa liar dan manusia, terutama ketika satwa mencari habitat baru atau sumber makanan di sekitar permukiman.
“Kita juga perlu mengantisipasi potensi satwa masuk ke pemukiman karena habitatnya terganggu akibat karhutla. Mohon bantuan untuk meningkatkan edukasi masyarakat, utamanya agar tidak memburu atau menyakiti satwa yang mengungsi ke area pemukiman,” pintanya.
Pemerintah bersama komunitas, relawan, masyarakat, dan yayasan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam menangani dampak karhutla. Upaya tersebut mencakup penyelamatan satwa, perlindungan habitat, edukasi masyarakat, hingga pemulihan ekosistem agar dapat berlangsung secara berkelanjutan.***
