“Apabila dalam jangka waktu paling lama dua tahun pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan, UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
“Apabila dalam jangka waktu paling lama dua tahun pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan, UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
Headlines
Tag: Mahkamah Konstitusi
Wapres Hormati Putusan MK soal Syarat Pendidikan, Tegaskan Fokus Bekerja untuk Masyarakat
“Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami.” — Wapres Gibran Rakabuming Raka
Ahli Relawan Gibran Adukan Dua Hakim MK ke MKMK Usai Insiden Sidang
“Setiap pihak yang berperkara harus memperoleh kesempatan yang patut untuk didengar.”
Sekjen BARA JP Boy Nababan Serahkan Amicus Curiae ke MK, Soroti Finalitas Putusan dan Kepastian Hukum
JAKARTA, Radarjakarta.id – Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) secara resmi menyerahkan Amicus Curiae kepada […]
BARA JP Soroti Finalitas Putusan MK dalam Permohonan PHPU 2026
JAKARTA, Radarjakarta.id – Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) menyoroti pentingnya menjaga finalitas putusan Mahkamah […]
Syarat Pendidikan Gibran Digugat, MK Minta KPU Buka Risalah
“MK meminta KPU menyerahkan bukti dan risalah pembahasan revisi PKPU terkait syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran.”
MK Tegaskan Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung oleh Rakyat, Wacana Pilkada Lewat DPRD Gugur
“Kedaulatan rakyat merupakan fondasi demokrasi, sehingga kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat sesuai amanat konstitusi.”
GMNI DKI Jakarta Ajukan Amicus Curiae ke MK, Soroti Supremasi Sipil dalam Uji Materi UU TNI
“Perkara ini harus dipandang dalam konteks menjaga agenda Reformasi 1998 dan meneguhkan supremasi sipil dalam negara demokrasi.”
GMNI DKI Tegaskan Supremasi Sipil Lewat Amicus Curiae di MK
JAKARTA, Radarjakarta.id – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta secara […]
Ipar Jokowi, Anwar Usman Pamit dari Mahkamah Konstitusi Jelang Purnatugas
“Selama waktu yang panjang tentu ada hal-hal yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf.” Anwar Usman
Tak Ganggu Anggaran Pendidikan, MBG Diklaim Tambah Anggaran Pendidikan 2026
“Justru dengan adanya MBG, dana pendidikan bertambah,” Dadan Hindayana
Adang Daradjatun Pastikan Penetapan Adies Kadir Calon Hakim MK Sesuai Prosedur
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Daradjatun, menegaskan penetapan Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.
Prof Henry: Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK Dinilai Sah, Tak Langgar Konstitusi
JAKARTA, RadarJakarta.id – Perdebatan publik mengenai pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari […]
Tok! MK Kabulkan Sebagian Uji Materi Rumah Susun Bukan Hunian
JAKARTA, Radarjakarta.id – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dalam pengujian Pasal […]
DPR Resmi Sahkan Adies Kadir Jadi Hakim MK, Kursi Wakil Ketua DPR Langsung Berganti
“Penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi merupakan langkah strategis DPR RI untuk memperkuat marwah Mahkamah Konstitusi dan menjaga tegaknya konstitusi.”
LBH PIGMA: Peraturan Polri 10/2025 Sah Berdasarkan Determinasi dari UU Kepolisian
JAKARTA, Radarjakarta.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandatangani Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun […]
Anomali Putusan Mahkamah Konstitusi yang Inkonstitusional
Oleh: Sandri Rumanama (Direktur Haidar Alwi Institut /Waketum PB SEMMI) Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara […]
DPR Tegaskan UU Pers Dinilai Sudah Lindungi Wartawan
Polemik tafsir Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers kembali mencuat di Mahkamah Konstitusi (MK). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut sudah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi wartawan.
PWI Bongkar Fakta di MK: Pasal 8 UU Pers Harus Jadi Tembok Perlindungan Wartawan
JAKARTA, RadarJakarta.id — Sidang uji materi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers […]
Iwakum Gugat Pasal UU Pers ke MK: Minta Jaminan Perlindungan Wartawan
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengajukan uji materi Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
