JAKARTA, Radarjakarta.id – Pemerintah menyepakati rencana pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut disiapkan untuk memperkuat kepastian kerja bagi tenaga non-ASN di berbagai sektor pelayanan publik.
Pengalihan status ini tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi juga mencakup dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis, serta pegawai pada sektor pelayanan publik lainnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah melalui serangkaian pembahasan dan penghitungan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah serta kondisi tenaga kerja di lapangan.
“Setelah melalui beberapa kali penghitungan dan pembahasan, pemerintah akhirnya menyepakati pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini berlaku untuk berbagai jenis profesi,” kata Prasetyo Hadi.
Selain rencana pengalihan status, pemerintah juga menyepakati perpanjangan kontrak bagi PPPK paruh waktu yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026. Kebijakan tersebut disebut memberikan kepastian kelanjutan pekerjaan bagi 172.323 pegawai di seluruh Indonesia, termasuk sekitar 2.482 pegawai di lingkungan Kementerian Agama.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa PPPK yang telah beralih menjadi pegawai penuh waktu tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Pemerintah turut mempertimbangkan ketentuan khusus bagi peserta yang terkendala persyaratan usia, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan rencana pengalihan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu melalui mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status kepegawaian mereka juga direncanakan menjadi bagian dari pegawai pemerintah pusat.
Seluruh rencana kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berjalan secara bertahap pada 1 Januari 2027. Pemerintah juga akan menyesuaikan kebutuhan rekrutmen CPNS dengan formasi aparatur serta jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun.
Kebijakan ini diharapkan tidak sekadar memberikan kepastian status dan keberlanjutan karier bagi tenaga non-ASN, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya aparatur serta meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.***
