RADAR JAKARTA|Jakarta – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025), menjadi sorotan publik usai Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan pidato yang mengejutkan: ia berkomitmen untuk menghapus sistem outsourcing di Indonesia.
Dalam pidato bersemangat di hadapan ribuan buruh, Prabowo menyebut sistem alih daya yang pertama kali diterapkan di era Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, sebagai sumber utama keluhan kaum buruh selama bertahun-tahun.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, secepat-cepatnya, bisa menghapus outsourcing,” tegas Prabowo.
Dewan Kesejahteraan Nasional yang dimaksud, akan dibentuk dan diisi oleh pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia. Tugas utama mereka adalah merumuskan langkah konkret untuk menghapus sistem kerja alih daya tersebut.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan kebutuhan investor. Ia menekankan bahwa investasi tetap menjadi syarat utama terciptanya lapangan kerja.
“Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ujar Prabowo realistis.
Presiden juga mendukung gagasan pertemuan antara pekerja dan pemilik modal. Ia bahkan berencana mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan 150 pemimpin perusahaan di Istana Bogor.
“Saya akan katakan kepada para pengusaha: Saudara-saudara tidak boleh hanya ingin kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan para pekerja,” ucapnya disambut sorakan para buruh.
Prabowo juga menyoroti program-program pemerintah untuk rakyat kecil. Ia menyebut sudah lebih dari Rp500 triliun digelontorkan untuk bantuan sosial, termasuk subsidi listrik, pendidikan, dan bantuan tunai langsung.
Namun, ia menegaskan pentingnya ketepatan sasaran. “Kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak tapi tetap menerima bantuan. Ini tidak benar!” ujarnya tegas.
Dalam acara May Day kali ini, tiga konfederasi buruh besar hadir mendampingi Presiden, yaitu:
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
- Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)
- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
Sementara itu, sejumlah serikat buruh dan aliansi masyarakat sipil lainnya memilih menggelar aksi unjuk rasa terpisah di depan Gedung DPR RI.
