JAKARTA, Radarjakarta.id – Gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang berbagai kota di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menjadi cermin keresahan mendalam masyarakat.
Pakar hukum sekaligus Guru Besar Unissula, Prof Henry Indraguna, menilai fenomena ini bukan lagi sekadar unjuk rasa biasa, melainkan jeritan rakyat kecil yang sudah muak dengan kondisi bangsa.
Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang tertabrak dan dilindas mobil rantis Brimob saat aksi berlangsung, menjadi pemantik kemarahan publik.
Namun di balik itu, menurut Prof Henry, ada akumulasi kegelisahan rakyat akibat ketidakadilan hukum, kenaikan harga kebutuhan pokok, maraknya PHK, hingga jurang kesenjangan sosial yang makin lebar.
“Konstitusi jelas menjamin kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun protes secara terbuka. Tetapi, ketika demonstrasi berubah menjadi anarkis, vandalisme, bahkan mengarah pada upaya inkonstitusional, itu tidak bisa ditoleransi,” tegas Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar tersebut, Senin (1/9/2025).
Prof Henry menilai gelombang demonstrasi besar-besaran lahir dari frustrasi mendalam karena suara rakyat tidak pernah sungguh-sungguh didengar.
“Banyak kebijakan publik dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Harga kebutuhan pokok melambung, pajak menekan, rekening diblokir, sementara praktik korupsi kian merajalela,” ujar Ketua DPP Ormas MKGR itu.
Lebih dari itu, gaya hidup glamor sebagian pejabat yang sibuk pamer kekayaan semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan publik.
“Rakyat terhimpit pajak tinggi dan ekonomi sulit, sementara pejabat justru flexing harta. Ini jelas memantik kemarahan,” tegas Wakil Ketua Umum DPP BAPERA.
Dalam pandangannya, lemahnya penegakan hukum memperburuk keadaan. Kasus korupsi kerap berakhir dengan impunitas, sementara RUU Perampasan Aset yang dinantikan publik tak kunjung disahkan.
“Celakanya lagi, aset hasil korupsi tak juga kembali ke rakyat. Akhirnya muncul narasi ‘No Viral, No Justice’, dan itu justru memprovokasi rakyat untuk turun ke jalan,” ucapnya.
Prof Henry juga menyoroti cara aparat menangani demonstrasi yang sering kali lebih represif daripada persuasif. Ia menegaskan, pendekatan kekerasan hanya memperburuk keadaan.
“Sering kali korban jatuh bukan hanya dari demonstran, tapi juga masyarakat yang kebetulan ada di lokasi. Itu menambah luka dan memperkuat ketidakpercayaan,” jelasnya.
Untuk keluar dari krisis ini, Prof Henry menawarkan sejumlah rekomendasi:
• Jangka Pendek: membuka dialog nasional antara pemerintah, DPR, mahasiswa, buruh, tokoh agama, dan masyarakat sipil.
• Jangka Panjang: segera mengesahkan UU Perampasan Aset, merevisi UU ITE agar tidak menjerat kritik rakyat dengan pasal karet, serta melaksanakan reformasi Pemilu yang transparan, murah, dan berbasis meritokrasi.
Pendidikan Politik Sejak Dini: membangun budaya politik sehat agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan tanpa harus menunggu gejolak sosial.
“Pemerintah harus mengantisipasi demonstrasi dengan kebijakan berkeadilan, pendekatan persuasif, dan teladan moral dari para pemimpin. Tanpa itu, jurang ketidakpercayaan publik akan semakin dalam,” pungkas Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) tersebut.| Guffe*
