Ia menambahkan, keberhasilan agenda transformasi ekonomi nasional sangat bergantung pada keterlibatan rakyat dalam mengawal perubahan tersebut.
“Karena itu kita harus berada di barisan Pak Prabowo untuk menghentikan praktik ekonomi serakah yang selama puluhan tahun dimapankan,” tegasnya.
Kongres VII FNPBI ditutup dengan kehadiran sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh nasional, di antaranya Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin, Wakil Menteri Sosial sekaligus Ketua Umum Partai PRIMA Agus Jabo Priyono, serta Sekjen Partai PRIMA Mayjen TNI (Purn) R. Gautama Wiranegara.
Dalam sambutan penutupan, Agus Jabo Priyono menekankan bahwa perjuangan organisasi buruh harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan sosial yang lebih luas, termasuk upah layak dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja serta petani.
Ia mengingatkan agar semangat perjuangan serikat buruh tidak berhenti pada upaya melawan ketidakadilan, tetapi juga diwujudkan melalui agenda konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menyampaikan komitmen Kementerian HAM untuk mengawal penerapan standar hak asasi manusia dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja.
Konsolidasi tersebut juga dihadiri sejumlah pimpinan organisasi buruh, tani, mahasiswa, dan elemen gerakan masyarakat. Di antaranya Ketua Dewan Buruh Nasional KPBI Jumisih, Ketua Umum KASBI Sunarno, Sekjen GSBI Yanti Siahaan, Ketua FSP IBUF Frans Gultom, Ketua SP Pupuk Kujang Rahadian Adha, Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Ketua Umum Serikat Tani Nasional Ahmad Rifai, Ketua umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Andi maruli panjaitan, serta sejumlah pimpinan organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil.
Melalui kepengurusan periode 2026–2031, FNPBI menyatakan akan memperkuat konsolidasi organisasi, membangun dialog tripartit yang konstruktif bersama pemerintah dan dunia usaha, serta mengawal pelaksanaan kebijakan perlindungan ketenagakerjaan.
FNPBI menegaskan bahwa keberhasilan reindustrialisasi nasional tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi. Lebih dari itu, transformasi industri harus mampu menghadirkan kepastian kerja, perlindungan hak-hak dasar pekerja, serta peningkatan kesejahteraan buruh secara nyata.













