JAKARTA, Radarjakarta.id — Suasana di Kompleks Parlemen mendadak panas pada Kamis, 27 November 2025. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melempar pernyataan paling keras sejak ia menjabat: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terancam dibekukan, dan 16.000 pegawainya bisa kehilangan pekerjaan, bila dalam 1 tahun lembaga tersebut gagal berbenah.
Purbaya menegaskan ancaman ini bukan gertakan politik. Ia menyebut telah mengumpulkan para petinggi Bea Cukai, memaparkan kronologi masalah internal yang dianggap berlarut-larut mulai dari kinerja, transparansi, hingga tata kelola operasional.
“Saya sudah minta ke Presiden Prabowo: beri saya satu tahun, jangan ada yang ganggu. Biar saya bersihkan dan perbaiki Bea Cukai.”
Ungkap Purbaya Yudhi Sadewa
Menurutnya, seluruh pejabat dan staf Bea Cukai kini sepenuhnya sadar risiko terbesar yang ada di depan mata: lembaga mereka bisa dibubarkan seperti masa Orde Baru, ketika tugas bea dan cukai dialihkan kepada perusahaan asing dari Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).
Kembali ke Sejarah
Purbaya bahkan menyebut dirinya tidak ragu mengikuti jejak Presiden Soeharto di tahun 1985, saat seluruh pegawai Bea Cukai dirumahkan selama empat tahun karena skandal korupsi massal.
“Kalau gagal, Bea Cukai akan diganti dengan SGS lagi. Paham mereka, ancamannya bukan main-main.”
Teknologi AI Masuk Sistem
Selain ancaman pembekuan, Purbaya mengumumkan strategi baru: otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) akan diterapkan di sejumlah titik kerja untuk menutup celah praktik “nakal” seperti underinvoicing, manipulasi data, hingga transaksi ilegal dalam proses ekspor–impor.
“AI mulai menunjukkan hasil baik. Kalau progres ini stabil, 2026 Bea Cukai sudah bersih dan jauh lebih profesional.”
NASIB 16.000 PEGAWAI DI UJUNG TEBING
Purbaya mengulangi pesan tegas yang membuat ruang rapat terdiam:
“Jika kita gagal memperbaiki, 16 ribu pegawai Bea Cukai akan dirumahkan. Tapi saya percaya, mereka cerdas dan siap berubah.”
Reaksi Publik: Dukungan atau Ketakutan?
Pernyataan tersebut sontak memicu gelombang komentar publik. Ada yang mendukung langkah radikal ini demi reformasi total, ada pula yang mempertanyakan risiko sosial dan ekonomi dari potensi PHK massal terbesar di instansi negara.
Namun satu hal pasti: masa depan Bea Cukai kini berada di batas tipis antara reformasi total atau pembubaran.***
