Soal Jokowi dan PSI
Yang tak kalah seru, adalah fenomena PSI dan Jokowi. Bekas presiden itu kini secara terbuka menyatakan dirinya sebagai kader PSI. Dia juga tak segan-segan memamerkan kartu Tanda anggotanya (KTA). Bahkan PSI memastikan Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina pada November 2026. Dia juga tidak lagi sekadar berkunjung sebagai mantan presiden. Ia ikut dalam konsolidasi partai.
Di Bandung, misalnya, Jokowi datang bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Mereka menyebut struktur PSI di Kota Bandung telah rampung 100 persen. PSI bahkan menargetkan pengembangan organisasi hingga tingkat RT/RW.
Sebelumnya, dalam safari politiknya, Jokowi juga mendorong agar struktur PSI dibangun sampai desa, bahkak tempat pemungutan suara (TPS). Di Kupang, NTT, dia menegaskan bahwa struktur partai harus benar-benar hidup dan bekerja, bukan sekadar formalitas. Di Lampung, struktur sampai tingkat desa/kelurahan disebut telah mencapai sekitar 92 persen.
Pertanyaannya sederhana: dari mana biaya untuk semua itu? Mari kita hitung secara logis, tanpa menuduh siapa pun.
Safari politik ke berbagai daerah tentu membutuhkan dana untuk transportasi, akomodasi, konsumsi. Begitu pun urusan publikasi, dokumentasi dan perangkat komunikasi lainnya. Semua perlu fulus.
Kemudian ada konsolidasi organisasi. Ada pembentukan pengurus. Ada sekretariat. Ada pertemuan-pertemuan. Ada mobilisasi kader. Ada atribut. Ada kegiatan sosial. Ada pelatihan. Ada perekrutan anggota. Ada perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Ada Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dilengkapi dengan chip dari emas murni.
Dan kalau targetnya benar-benar sampai desa, kelurahan, bahkan RT/RW dan TPS, skalanya tentu jauh lebih besar. Artinya, dana yang dibutuhkan pasti jauh lebih besar. Belum lagi jaringan relawan yang pernah dibangun untuk Gibran. Semuanya perlu dana besar. Sangat besar.
Sekali lagi, tidak berarti semua biaya itu pasti dibayar Jokowi. Sama sekali tidak. Tapi justru karena skalanya besar, sumber pembiayaannya layak dibuka secara transparan.
Siapa yang membiayai konsolidasi politik setelah Pemilu? Kalau jawabannya adalah sumbangan para pendukung, buka siapa penyumbangnya. Jika dari kader, jelaskan mekanismenya. Bila dari kegiatan partai, buka laporan keuangannya.
Kalau ada sponsor atau pihak ketiga, publik berhak mengetahui siapa dan dalam bentuk apa kontribusinya. Dan kalau ada pengusaha besar atau kelompok bisnis yang memberikan dukungan, transparansinya justru semakin penting.
Sebab di sinilah kekhawatiran tentang oligarki menjadi relevan untuk dibicarakan. Ini menyangkut berbagai pertanyaan seputar tata kelola bernegara. Juga soal kompensasi. Ingat, tidak ada makan siang gratis!
Jokowi pernah 10 tahun berkuasa sebagai presiden. Ini puncak karir politik. Kekuasaannya amat besar. Potensi penyimpangannnya juga sangat besar.
Selama sepuluh tahun itu pula, sejumlah pengusaha dan kelompok bisnis memperoleh ruang besar dalam berbagai proyek dan sektor ekonomi. Maka ketika mantan presiden itu kini membangun kembali kekuatan politik, sangat wajar bila publik bertanya: Apakah ada dukungan dari kelompok-kelompok bisnis yang selama ini memiliki kepentingan besar terhadap kebijakan negara?
Kalau tidak ada, mudah saja membantah dan menjelaskannya. Tapi kalau ada, publik perlu tahu bentuk hubungan tersebut. Bukan karena setiap pengusaha yang mendukung politik pasti melakukan kejahatan. Melainkan karena demokrasi membutuhkan transparansi agar dukungan ekonomi tidak berubah menjadi transaksi kepentingan yang tersembunyi.
