JAKARTA, Radarjakarta.id – Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali menjadi perhatian publik setelah nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo disebut-sebut masuk dalam daftar menteri yang berpotensi diganti pada Agustus 2026. Spekulasi itu berkembang menyusul berbagai polemik yang menyeret Kementerian PU dalam beberapa pekan terakhir, termasuk gaya komunikasi Dody yang menuai kritik serta isu mutasi aparatur sipil negara (ASN).
Namun, Istana Kepresidenan membantah kabar tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memiliki agenda reshuffle kabinet. “Tidak ada isu reshuffle, belum ada,” tegas Prasetyo usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7). Pernyataan senada juga disampaikan sejumlah media nasional yang melaporkan belum ada keputusan resmi mengenai pergantian Menteri PU.
Menanggapi kabar yang beredar, Dody Hanggodo memilih merespons santai. Ia menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. “Ampun bos, ampun. Itu hak prerogatif Presiden,” ujar Dody sambil tertawa. Ia juga membantah pernah dipanggil Presiden untuk membahas evaluasi terkait isu reshuffle maupun polemik yang berkembang di kementeriannya.
Isu pergantian Dody mencuat setelah sejumlah pemberitaan menyebut Presiden Prabowo tidak menyukai menteri yang memicu kegaduhan di ruang publik. Selain itu, gaya komunikasi Dody yang mengaku “agak slengekan” karena latar belakang budaya Jawa Timur juga menjadi sorotan dan memancing perdebatan di media sosial maupun kalangan pengamat politik. Meski demikian, hingga kini tidak ada pernyataan resmi dari Presiden yang mengonfirmasi adanya evaluasi terhadap posisi Menteri PU.
Isu tersebut secara khusus karena masih dipandang sebagai dinamika politik domestik Indonesia. Hingga Senin malam, posisi Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum tetap belum berubah, sementara Istana meminta publik tidak berspekulasi mengenai reshuffle sebelum ada keputusan resmi Presiden.***
