JAKARTA, Radarjakarta.id – Gelaran Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) yang mengusung tema “Digitalisasi Pengadaan untuk Indonesia Emas: Inovasi, Kolaborasi, dan Keberlanjutan” resmi dibuka hari ini, Rabu (30/7/2025).
Ajang yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Kadin Indonesia dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) ini akan berlangsung pada 30 Juli–1 Agustus 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
ICEF-IPFE 2025 hadir sebagai platform strategis yang mempertemukan pelaku usaha, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah membangun ekosistem pengadaan yang efisien, inklusif, transparan, dan berorientasi pada penggunaan produk dalam negeri.
Menempati area seluas 2700 m², pameran ini menghadirkan ratusan brand terkemuka dari berbagai kategori industri, termasuk teknologi informasi dan perangkat lunak, kendaraan dan electric vehicle, videotron, interactive smartboard, drone, alat berat dan permesinan, furnitur dan interior, hingga sektor kesehatan dan laboratorium.
Beberapa merek besar yang turut berpartisipasi antara lain Lenovo (IT), Axioo (IT), Sharp (elektronik), Wuling dan BYD (EV), Silogin (asuransi) serta Vivente (furnitur). Keikutsertaan berbagai merek besar ini menjadi bukti bahwa ICEF-IPFE 2025 siap menjadi marketplace strategis bagi produk dan inovasi dalam negeri yang kompetitif secara global.
BRI dan Bank Jakarta juga turut mendukung sebagai partner pembiayaan dan transaksi dalam acara ini. Penyelenggara menargetkan kehadiran lebih dari 15.000 pengunjung profesional dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha nasional.
Salah satu fokus utama dalam ICEF-IPFE 2025 adalah peran strategis Katalog Elektronik Versi 6 (V6). LKPP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan V6 mulai 1 Januari 2025.
Sistem katalog terbaru ini telah terintegrasi penuh dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) milik Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini ditujukan untuk mempercepat proses pengadaan yang terhubung, transparan, akuntabel, serta memperluas partisipasi UMKM.
Penerapan sistem ini membuka peluang besar dalam mendorong efisiensi belanja negara dan transparansi proses pengadaan. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti kesiapan penyedia untuk memigrasikan produk ke sistem baru, peningkatan literasi digital pelaku usaha di daerah, serta harmonisasi dengan sistem keuangan pusat dan daerah.
Dalam kesempatan itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menegaskan bahwa ICEF-IPFE 2025 menjadi forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dan penyedia lokal dalam sistem belanja negara berbasis digital.
“ICEF-IPFE 2025 menjadi ruang solusi bersama untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus memaksimalkan potensi digitalisasi pengadaan barang/jasa bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Hendrar kepada awak media, Rabu (30/7/2025).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa menambahkan, ICEF merupakan langkah nyata dalam memperkuat industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
“ICEF adalah langkah konkret untuk memperkuat industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperbesar investasi di Indonesia,” ungkap Erwin Aksa.
Sementara itu, Ketua Umum IAPI Andi Zabur Rahman mengatakan bahwa IPFE yang sejak 2014 telah menjadi forum profesional di bidang pengadaan, kini diperkuat dengan kolaborasi bersama Kadin Indonesia sebagai representasi pelaku usaha nasional.
“Kolaborasi ini diharapkan memperbesar dampak strategis ICEF-IPFE dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui penguatan rantai pasok dalam negeri, pemberdayaan penyedia lokal, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang pengadaan,” pungkas Andi.
Selama tiga hari penyelenggaraan, ICEF-IPFE 2025 akan menghadirkan rangkaian program seperti temu bisnis atau business matching, workshop teknis, bimbingan teknis, serta sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan.
Diskusi mendalam juga akan membahas enam sektor prioritas nasional, yakni: pangan dan ketahanan pangan, industrialisasi dan hilirisasi, pendidikan dan pengembangan SDM, kesehatan dan gizi nasional, digitalisasi dan teknologi, serta jasa konstruksi dan perumahan.
Dengan program yang komprehensif, ICEF-IPFE 2025 diyakini dapat menjadi katalis utama dalam akselerasi transformasi digital pengadaan, sekaligus penguatan ekonomi nasional berbasis produk dalam negeri menuju Indonesia Emas 2045.|Ilham*
