Kepercayaan Publik Menjadi Modal Sosial bagi Kepemimpinan Kapolri dan Kemajuan Polri
Kinerja Polri dalam penanganan gempa NTT menjadi semakin relevan ketika ditempatkan dalam konteks kepercayaan masyarakat. Survei Haidar Alwi Institute yang dilaksanakan pada Maret hingga April 2026 mencatat tingkat kepercayaan publik kepada Polri sebesar 87,3 persen. Angka tersebut merupakan modal sosial yang besar sekaligus tanggung jawab untuk terus mempertahankan profesionalisme, pelayanan dan kedekatan Polri dengan masyarakat.
Kepercayaan publik bukan cek kosong. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab Polri untuk membuktikannya melalui kerja nyata. Dalam konteks NTT, angka 87,3 persen bertemu dengan realitas puluhan ribu warga yang membutuhkan kehadiran negara.
Haidar Alwi juga telah memberikan penilaian tegas terhadap kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pada 5 Mei 2025, Haidar Alwi Institute menyebut Listyo Sigit sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa versi Haidar Alwi institute, dengan penilaian yang antara lain didasarkan pada stabilitas keamanan, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, penyelesaian perkara dan capaian kelembagaan Polri.
Penilaian tersebut diberikan jauh sebelum gempa NTT. Karena itu, peristiwa Flores bukan alasan munculnya penilaian tersebut, tetapi menjadi salah satu gambaran lain mengenai kepemimpinan Kapolri dalam menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Dalam pandangan Haidar Alwi, kepemimpinan Kapolri tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Kepemimpinan juga terlihat dari kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya institusi ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat. Kecepatan, koordinasi, keberanian mengambil keputusan dan kehadiran langsung menjadi bagian penting dari kepemimpinan tersebut.
“Kepercayaan masyarakat kepada Polri harus dijawab dengan kerja yang semakin baik. Begitu pula kepercayaan Presiden kepada Kapolri harus diterjemahkan menjadi kemampuan institusi untuk hadir ketika rakyat membutuhkan. Polri bukan hanya penjaga keamanan, tetapi juga kekuatan negara yang melindungi dan melayani masyarakat,” ujar Haidar Alwi.
Karena itu, penanganan gempa NTT tidak cukup dilihat dari jumlah bantuan atau pejabat yang datang. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan negara memastikan bantuan menjangkau masyarakat, pengungsian tetap aman, kebutuhan dasar terpenuhi dan proses pemulihan terus bergerak.
