YOGYAKARTA, Radarjakarta.id – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan penguatan kepribadian dalam kebudayaan sebagai bagian dari aktualisasi Trisakti Bung Karno.
Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) I Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Yogyakarta di Joglo Resto, Jeron Beteng, Siliran, Kemantren Kraton, Jumat (7/8/2026).
Konfercab perdana GPM Kota Yogyakarta itu mengusung tema “Mengumpulkan Yang Berserak Dengan Marhaenisme”. Kegiatan tersebut juga digelar bertepatan dengan Haul ke-16 almarhum Soetardjo Suryoguritno, BSc, yang dikenal sebagai salah satu tokoh Marhaenis Indonesia.
Dalam pidato politiknya, Hasto menyampaikan bahwa Marhaenisme harus mampu diterjemahkan dalam kehidupan nyata, bukan sekadar menjadi gagasan sejarah.
“Marhaenisme tidak boleh berhenti sebagai sebuah gagasan sejarah. Marhaenisme harus mampu diterjemahkan menjadi keberpihakan kepada rakyat, kemandirian ekonomi, serta pembangunan yang tetap berpijak pada kepribadian dan kebudayaan bangsa,” demikian substansi pesan yang disampaikan Hasto.
Ia menempatkan prinsip berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bagian penting dalam menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus memperkuat keberpihakan kepada masyarakat.
Caretaker DPC GPM Kota Yogyakarta sekaligus Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP GPM, Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan kehadiran Wali Kota Yogyakarta memberikan arti penting bagi pelaksanaan Konfercab.
Menurut Fokki, pesan Hasto menunjukkan bahwa pemikiran Marhaenisme masih relevan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat, khususnya terkait ekonomi rakyat dan kebudayaan.
“Pidato politik Bung Hasto menjadi bagian penting dalam Konfercab ini. Apa yang disampaikan mengenai Trisakti, khususnya berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, sangat relevan dengan semangat GPM untuk menjadi organisasi pemuda yang tidak hanya berbicara tentang politik, tetapi juga hadir dalam persoalan ekonomi rakyat dan kebudayaan,” ujar Fokki.
Selain Hasto, Konfercab menghadirkan Ketua Umum Generasi Muda DPP Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI), Bung Diasma. Ia menyampaikan pandangan mengenai hubungan Marhaenisme dengan Pancasila.
Diasma menjelaskan bahwa Pancasila dan Marhaenisme memiliki keterkaitan dalam perjuangan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dan berdaulat. Kepentingan rakyat, menurutnya, harus menjadi orientasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konfercab I GPM Kota Yogyakarta dibuka secara resmi oleh Sekjen DPP GPM Bung Putra Naibaho. Ia sekaligus memberikan pembekalan politik kepada sekitar 100 kader GPM Kota Yogyakarta.
Pembekalan tersebut membahas sejarah perjuangan GPM, posisi organisasi sebagai gerakan kepemudaan yang berakar pada pemikiran Marhaenisme, serta tantangan kader muda dalam menerjemahkan ideologi perjuangan ke dalam persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan.
Sejumlah tokoh GPM turut hadir dalam agenda tersebut, antara lain Bung Bambang Setyo Martono, Bung Sunartjono selaku Dewan Pembina DPP GPM, Bung Riyanto Kuncoro selaku Ketua DPD GPM DIY sekaligus Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP GPM, serta Bung Edy Santoso selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP GPM.
Konfercab kemudian menetapkan Bung Jarot Kurniadi, kader dari Kemantren Gedongtengen, sebagai Ketua DPC GPM Kota Yogyakarta melalui proses demokratis.
Jarot selanjutnya ditetapkan bersama Antonius Fokki Ardiyanto yang mewakili DPD GPM DIY dan Bung Bambang Setyo Martono sebagai formatur penyusun kepengurusan DPC GPM Kota Yogyakarta.
Para formatur diberi waktu satu minggu untuk menyusun dan melengkapi struktur kepengurusan organisasi.
Fokki mengatakan tema “Mengumpulkan Yang Berserak Dengan Marhaenisme” harus diwujudkan melalui kerja nyata organisasi. Menurutnya, potensi pemuda, gagasan, kekuatan rakyat, dan semangat gotong royong yang selama ini belum terkonsolidasi perlu dihimpun dalam satu gerakan.
“Yang berserak itu adalah potensi pemuda, gagasan, kekuatan rakyat, serta semangat gotong royong yang selama ini ada tetapi belum terkonsolidasi. GPM harus mampu mengumpulkan seluruh potensi tersebut dalam satu gerakan yang berlandaskan Marhaenisme,” tegasnya.
Ia menegaskan, Konfercab I bukan menjadi titik akhir, melainkan awal bagi GPM Kota Yogyakarta untuk memperkuat konsolidasi dan memperluas keberpihakan kepada masyarakat.
“Konfercab ini bukan akhir, tetapi awal dari konsolidasi GPM Kota Yogyakarta. Setelah kepengurusan terbentuk, pekerjaan yang lebih besar adalah memastikan GPM hadir di tengah rakyat, membangun kader, mengembangkan ekonomi kerakyatan, menjaga kebudayaan, serta memperjuangkan cita-cita Marhaenisme dalam kehidupan nyata,” pungkas Fokki.
