JAKARTA, Radarjakarta.id – Lahan-lahan tak produktif di Kabupaten Jayapura kini berpeluang menjadi motor penggerak ekonomi baru. Langkah ini diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) dan Pemerintah Kabupaten Jayapura di Palma One, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Kesepakatan ini menjadi tahap awal rencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui skema prakarsa badan usaha (unsolicited).
Kegiatan pada 8–9 Oktober 2026 ini beragendakan pembahasan dan penandatanganan KPBU Unsolicited Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional berbasis pemanfaatan lahan tidak produktif dengan pendekatan holistik, agroforestri Silvopastura, Silvofishery, anatara PPM dengan Pemkab Jayapura.
Kerjasama ini turut dihadiri oleh jajaran manajemen PPM, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Kepala Bappeda, serta para kepala perangkat daerah terkait.
Kerja sama strategis bertajuk Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional ini mengusung pendekatan terpadu seperti agroforestri, silvopastura, dan silvofishery untuk mengoptimalkan potensi lahan di daerah tersebut.
Chief Executive Officer (CEO) sekaligus Direktur Utama PT Palma Pertiwi Makmur, Mardianto menegaskan, keterlibatan swasta dalam pengelolaan potensi daerah merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan kebangsaan demi mewujudkan kemandirian pangan serta energi.
“Kerja sama ini adalah kewajiban kita sebagai bagian dari bangsa. Kita harus bisa berperan aktif dan berkontribusi bersama-sama dalam membawa tujuan bangsa ini ke depan, khususnya kami yang bergerak di sektor pangan dan energi untuk mewujudkan kemandirian,” ujar Mardianto, dalam siaran pers, Minggu (11/10/2026).
Mardianto menggarisbawahi pentingnya prinsip gotong royong antara pemerintah daerah dan badan usaha.
Menurutnya, percepatan pembangunan nasional tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi erat berbagai pemangku kepentingan.
Ia juga menyampaikan bahwa proyek kolaborasi di Jayapura ini merupakan bagian dari visi besar perusahaan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
“Kita bergerak tanpa terkecuali di 38 provinsi, jadi bukan hanya khusus untuk Jayapura. Kita bergerak untuk skala Indonesia,” lanjut Mardianto.
