Haidar Alwi: Sufmi Dasco dalam Bursa Calon Wapres dan Penguatan Supremasi Sipil Pemerintahan Prabowo

R. Haidar Alwi
banner 468x60

JAKARTA, Radarjakarta.id – Kekuatan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh visi Presiden, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan yang menopang pelaksanaan visi itu. Negara membutuhkan figur yang memahami hubungan antara kekuasaan, hukum, parlemen, dan kepentingan masyarakat.

Terlebih ketika Indonesia memasuki fase pembangunan yang menuntut konsolidasi politik, percepatan industrialisasi, penguasaan teknologi, serta penguatan kedaulatan nasional. Jabatan Wakil Presiden memiliki arti strategis karena menjadi bagian dari kepemimpinan eksekutif yang dapat memperkuat koordinasi, menjaga kesinambungan kebijakan, dan membantu Presiden memastikan agenda pemerintahan berjalan secara efektif.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Pengalaman lintas bidang menjadi salah satu ukuran penting dalam membaca kapasitas kepemimpinan nasional. Perpaduan antara pengetahuan, pemahaman hukum, pengalaman organisasi, dan penguasaan proses politik dapat membentuk perspektif yang luas dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan.

Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, mengkaji perjalanan Sufmi Dasco Ahmad sebagai representasi kepemimpinan politik yang memiliki pengalaman di bidang profesional, hukum, organisasi partai, dan parlemen. Haidar Alwi menempatkan rekam jejak itu sebagai bahan analisis mengenai hubungan antara kapasitas individu, kekuatan institusi, dan kebutuhan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menempuh pendidikan teknik elektro di Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Islam Bandung. Ia memiliki pengalaman profesional di bidang usaha dan hukum sebelum memasuki parlemen. Sejak 2008, ia terlibat dalam perjalanan Partai Gerindra. Ia kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2014–2019 dan menjabat Wakil Ketua DPR RI sejak 2019.

Pada periode 2024–2029, ia mengemban tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Perjalanan ini mempertemukan disiplin ilmu teknik, pengetahuan hukum, pengalaman profesional, dan praktik kepemimpinan politik dalam satu rekam jejak.

“Kepemimpinan nasional membutuhkan keluasan berpikir dan kedalaman memahami persoalan. Ilmu pengetahuan membentuk cara seseorang menganalisis, hukum memberikan batas dan kepastian, sedangkan pengalaman organisasi mengajarkan kemampuan mengelola perbedaan. Ketika seluruh kemampuan itu diarahkan kepada kepentingan bangsa, pengalaman tidak berhenti sebagai riwayat jabatan, melainkan menjadi modal untuk membangun institusi yang lebih kuat,” tegas Haidar Alwi.

Perjalanan profesional dan politik Dasco menghadirkan sejumlah dimensi untuk menilai kebutuhan kepemimpinan sipil Indonesia. Salah satu dimensi paling mendasar ialah supremasi sipil, yakni bagaimana kekuasaan negara dijalankan berdasarkan konstitusi, bagaimana kewenangan setiap institusi dijaga, dan bagaimana kepemimpinan politik memastikan seluruh kekuatan negara bekerja untuk kepentingan nasional.

Supremasi Sipil sebagai Kekuatan Konstitusi dan Arsitektur Demokrasi Nasional

Supremasi sipil bukan sekadar persoalan siapa yang menduduki jabatan pemerintahan. Prinsip ini menyangkut kedudukan konstitusi sebagai dasar tertinggi penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemerintahan memperoleh legitimasi melalui mekanisme demokratis, menjalankan kewenangan berdasarkan hukum, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat. Dengan demikian, supremasi sipil tidak identik dengan dominasi kelompok politik, melainkan memastikan bahwa seluruh kekuatan negara berada dalam tatanan konstitusional.

Prinsip ini justru membutuhkan institusi pertahanan dan keamanan yang kuat serta profesional. TNI menjalankan mandat pertahanan negara, sementara Polri melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan sipil menetapkan arah kebijakan sesuai kewenangan konstitusional, sedangkan setiap institusi menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembagian fungsi yang tegas menciptakan keseimbangan sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Demokrasi yang matang tidak dibangun melalui pelemahan institusi, tetapi melalui penguatan tata kelola dan kepastian batas kewenangan. Presiden membutuhkan parlemen yang produktif, parlemen membutuhkan pemerintahan yang akuntabel, lembaga peradilan membutuhkan independensi, dan institusi pertahanan serta keamanan membutuhkan kepastian mandat. Hubungan antarlembaga harus memungkinkan koordinasi tanpa menghilangkan fungsi pengawasan. Kekuatan negara lahir dari kemampuan seluruh institusi bekerja secara profesional dalam satu tatanan hukum.

Pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR RI memberikan perspektif penting mengenai hubungan legislatif dan eksekutif. Parlemen merupakan tempat kebijakan dibahas, undang-undang dibentuk, anggaran negara diputuskan, dan pelaksanaan pemerintahan diawasi. Pengalaman memimpin proses kelembagaan memberikan pemahaman mengenai dinamika fraksi, komunikasi politik, serta kebutuhan mempertemukan kepentingan yang berbeda. Kemampuan semacam ini relevan untuk dianalisis ketika Indonesia membutuhkan koordinasi pemerintahan yang semakin kompleks.

Haidar Alwi mengembangkan gagasan Kepemimpinan Penghubung Nasional, yaitu kepemimpinan yang mampu mempertemukan kekuatan institusi negara, kekuatan intelektual, kekuatan ekonomi produktif, dan partisipasi masyarakat. Negara tidak akan mencapai kemajuan maksimal apabila pemerintah terpisah dari dunia pendidikan, industri tidak terhubung dengan riset, atau kebijakan nasional tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan yang efektif perlu membangun hubungan produktif di antara seluruh unsur tanpa mengambil alih kewenangan masing-masing.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari radarjakarta.id di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.