Gagasan ini memiliki arti strategis karena persoalan pembangunan tidak pernah berdiri sendiri. Ketahanan pangan berkaitan dengan teknologi pertanian, industrialisasi berkaitan dengan pendidikan dan riset, sedangkan kemandirian energi berkaitan dengan investasi, regulasi, dan penguasaan teknologi. Koordinasi yang baik memungkinkan setiap sektor saling memperkuat. Pengalaman politik dan kelembagaan dapat menjadi modal untuk memahami hubungan itu, sementara keberhasilannya tetap ditentukan oleh integritas, kualitas keputusan, dan hasil kerja yang dapat diukur.
“Supremasi sipil adalah supremasi konstitusi. Bukan pertentangan antara sipil dan militer, bukan pula dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Presiden menjalankan mandat pemerintahan, parlemen menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, lembaga peradilan menjaga keadilan, TNI dan Polri bekerja profesional sesuai tugasnya, dan seluruh kekuatan negara tunduk kepada hukum. Negara yang kuat adalah negara yang institusinya berwibawa, kewenangannya jelas, dan rakyatnya memperoleh perlindungan serta keadilan,” jelas Haidar Alwi.
Kekuatan supremasi sipil akan semakin berarti apabila mampu menopang agenda pembangunan nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi kebutuhan untuk mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat kedaulatan negara, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Agenda itu memerlukan kepemimpinan yang memahami hubungan antara kebijakan, kelembagaan, dan pelaksanaan program. Di sinilah pengalaman politik dan legislatif menjadi salah satu aspek yang layak diperhitungkan dalam pembahasan mengenai Sufmi Dasco Ahmad.
Sufmi Dasco Ahmad dan Penguatan Kesinambungan Kepemimpinan Pemerintahan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto membawa agenda pembangunan yang luas, mulai dari ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, penguatan pertahanan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seluruh agenda ini merupakan bagian dari transformasi Indonesia menuju negara yang semakin mandiri dan berdaya saing. Tantangannya bukan hanya merumuskan program, tetapi memastikan kebijakan berjalan secara konsisten, terkoordinasi, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pembangunan nasional membutuhkan kesinambungan antara visi politik dan kemampuan administratif. Kebijakan pangan memerlukan koordinasi pertanian, perdagangan, industri, dan distribusi. Hilirisasi membutuhkan kepastian regulasi, investasi, teknologi, serta sumber daya manusia terampil. Penguatan pendidikan membutuhkan hubungan antara sekolah, perguruan tinggi, riset, dan kebutuhan dunia kerja. Semakin kompleks agenda pembangunan, semakin penting kemampuan kepemimpinan dalam menghubungkan kementerian, lembaga, parlemen, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat.
Wakil Presiden memiliki posisi strategis untuk membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan melalui penugasan Presiden. Peran koordinasi, pengawalan program prioritas, komunikasi antarlembaga, dan pemantauan kesinambungan kebijakan dapat menjadi bagian dari tanggung jawab itu. Pengalaman Dasco di parlemen memberikan dimensi yang relevan untuk dianalisis karena ia memahami proses legislasi, pengawasan pemerintah, dan dinamika hubungan politik. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal kelembagaan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan integritas, kecakapan manajerial, dan penghormatan terhadap konstitusi.
Salah satu tantangan pemerintahan adalah mengubah dukungan politik menjadi efektivitas kebijakan. Dukungan di parlemen penting untuk membangun landasan regulasi dan anggaran, tetapi keberhasilan pembangunan tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan. Pemerintah membutuhkan pengawasan yang konstruktif, birokrasi yang profesional, dan koordinasi yang mampu mengatasi hambatan sektoral. Konsolidasi politik akan memiliki nilai nyata ketika menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, investasi produktif, lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan.
Indonesia juga membutuhkan transformasi dari negara yang kaya sumber daya alam menjadi negara yang unggul dalam industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hilirisasi perlu menghasilkan rantai nilai domestik, memperkuat kemampuan manufaktur, meningkatkan riset, dan menciptakan pekerjaan produktif. Generasi muda perlu memiliki akses terhadap pendidikan bermutu, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ruang inovasi. Dengan demikian, bonus demografi dapat berubah menjadi kekuatan produktif yang memperkokoh kemandirian bangsa.
Gagasan Nation Power Keempat dapat menjadi kerangka untuk memahami kebutuhan strategis ini. Kekuatan nasional dibangun melalui integrasi kapasitas negara, keunggulan intelektual, penguasaan teknologi, produktivitas ekonomi, dan partisipasi rakyat. Kekuatan politik memberikan arah, supremasi hukum menjaga kepastian, ilmu pengetahuan melahirkan inovasi, industri menciptakan nilai tambah, dan masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan. Seluruh unsur itu perlu bergerak saling melengkapi agar Indonesia tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga semakin mandiri dan berdaya saing.
Pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi. Mekanisme ini menempatkan kewenangan pengusulan pada Presiden dan kewenangan pemilihan pada MPR. Proses yang berjalan sesuai ketentuan merupakan wujud konkret supremasi konstitusi sekaligus jaminan kesinambungan pemerintahan.
Bagi Haidar Alwi, pengalaman Sufmi Dasco Ahmad di bidang hukum, organisasi politik, dan parlemen merupakan rekam jejak yang relevan untuk dibahas ketika Indonesia membutuhkan penguatan kepemimpinan sipil. Analisis terhadap seorang figur tidak berhenti pada jabatan yang pernah diemban, tetapi juga mencakup kemampuan mengubah pengalaman menjadi kontribusi bagi institusi dan masyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan kesinambungan kebijakan, koordinasi yang efektif, dan kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan politik, supremasi konstitusi, serta kepentingan rakyat.
“Indonesia memiliki kekayaan alam, kekuatan demografi, kecerdasan intelektual, dan posisi geopolitik yang sangat strategis. Semua itu merupakan modal besar untuk membangun negara yang mandiri, maju, dan berpengaruh. Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki agenda transformasi yang membutuhkan institusi kuat, kepemimpinan sipil yang matang, serta kerja sama seluruh elemen bangsa. Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman politik, hukum, dan kelembagaan yang patut diperhitungkan dalam pembahasan mengenai penguatan kepemimpinan nasional. Ukuran tertinggi dari setiap amanah kenegaraan adalah kemampuan menjaga konstitusi, memperkuat negara, dan menghadirkan kemajuan yang nyata bagi rakyat, pungkas Haidar Alwi.













