Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi, Diduga Posko Makar

banner 468x60

JAKARTA, RadarJakarta.id – Penyidikan dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa malam (17/11/2026). Lokasi tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Penggeledahan itu dibenarkan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, pada Rabu (18/11/2026). Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mendalami dugaan keterkaitan lokasi tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

“Penggeledahan dan olah TKP terkait rumah posko yang digunakan oleh EH,” ujar Susatyo saat memberikan keterangan kepada wartawan. Ia belum mengungkapkan secara terperinci barang bukti yang ditemukan maupun diamankan dari lokasi tersebut. Perkembangan penyidikan, menurutnya, akan disampaikan melalui konferensi pers.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari pengusutan dugaan penyalahgunaan akses dan perangkat teknologi kepolisian.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa hingga Selasa (17/11/2026), penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Tim penyidik yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin masih mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta mendalami sejumlah perangkat elektronik untuk memperjelas konstruksi perkara.

Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso juga telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Selasa (17/11/2026). Dalam proses etik tersebut, ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, proses etik dan proses pidana merupakan dua mekanisme hukum berbeda yang harus dilihat berdasarkan ketentuan masing-masing.

Penggeledahan rumah di Cipete kini menjadi salah satu bagian penting dalam pendalaman perkara. Publik masih menunggu penjelasan resmi Bareskrim mengenai hasil olah TKP, barang bukti yang diamankan, serta hubungan lokasi tersebut dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Hingga seluruh bukti dan proses hukum diungkap secara resmi, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.***

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari radarjakarta.id di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.