JAKARTA BARAT, Radarjakarta.id – Sengketa penguasaan tanah di wilayah RT 003/RW 006, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, memanas. Dugaan intimidasi, perusakan pagar, hingga aksi kekerasan yang dilaporkan pihak perusahaan kini menjadi perhatian. PT Tanalum Metal Alloy melalui kuasa hukumnya meminta perlindungan hukum dan pengamanan kepada Polres Metro Jakarta Barat.
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 10 November 2026 yang ditandatangani advokat Faomasi Laia dan Westi Thio Rina Eci dari FAO & ECI Attorneys at Law. Dalam surat itu, pihak perusahaan mengungkapkan adanya dugaan tindakan intimidasi dan kekerasan oleh sekelompok orang yang disebut berupaya menguasai lokasi tanah. Namun, seluruh tuduhan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan pihak-pihak terkait.
Peristiwa yang dipersoalkan disebut terjadi pada Senin (9/11/2026). Saat itu, pihak PT Tanalum Metal Alloy mengaku sedang melakukan pengamanan lahan dengan membangun pagar pembatas. Namun, kegiatan tersebut diduga mendapat perlawanan dari sekelompok orang yang disebut merusak pagar dan mengintimidasi perwakilan perusahaan. Atas kejadian tersebut, perusahaan mengaku telah membuat laporan polisi dengan nomor LP/B/3321/XI/2026/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA.
Situasi semakin menjadi perhatian ketika Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Barat melakukan pengukuran objek tanah pada hari yang sama. Kuasa hukum perusahaan menyebut adanya dugaan penerobosan lokasi serta intimidasi terhadap pihak yang berada di tempat tersebut. Bahkan, dalam surat permohonan itu disampaikan dugaan pemaksaan terhadap petugas maupun unsur lingkungan untuk menandatangani surat penolakan pengukuran. Kebenaran peristiwa tersebut perlu dikonfirmasi kepada petugas BPN dan seluruh pihak yang berada di lokasi.
Terkait dasar penguasaan lahan, PT Tanalum Metal Alloy menyatakan bahwa penguasaan fisik tanah diperoleh melalui peralihan dari seseorang bernama M. Najib. Perusahaan juga merujuk notulen rapat lingkungan RT 003/RW 006 tertanggal 10 Juli 2026. Meski demikian, riwayat penguasaan fisik tidak serta-merta membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Keabsahan dokumen, riwayat peralihan, batas bidang, serta status hak harus dipastikan melalui pemeriksaan data resmi pertanahan.
Melalui kuasa hukumnya, perusahaan meminta Kapolres Metro Jakarta Barat memberikan perlindungan hukum, mengamankan lokasi, serta menindaklanjuti laporan polisi secara profesional dan objektif. Dugaan kekerasan bersama-sama dan pemaksaan dalam permohonan tersebut dikaitkan dengan Pasal 262 dan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, penentuan pasal dan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya bergantung pada hasil penyelidikan, pembuktian, serta proses hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena sengketa tanah tidak boleh berubah menjadi ajang intimidasi ataupun tindakan main hakim sendiri. Aparat kepolisian diharapkan mengusut laporan tersebut secara transparan, sementara BPN Jakarta Barat perlu memastikan kejelasan data dan status pertanahan. Hak perusahaan maupun pihak lain yang mengklaim memiliki kepentingan atas objek tanah harus mendapatkan perlindungan yang sama. Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari Polres Metro Jakarta Barat, BPN Jakarta Barat, dan pihak lain yang mengklaim hak atas tanah tersebut masih diperlukan. Kepastian hukum, bukan kekuatan kelompok, harus menjadi penentu penyelesaian sengketa tanah di Cengkareng.|Bryan*
