Komitmen tersebut disampaikan melalui partisipasi PT CTP Tollways dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menavigasi Ekosistem Jalan Tol Indonesia 2026–2045” yang diselenggarakan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) di Jakarta, Senin yang lalu (2/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, PT CTP Tollways yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pengelola Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) diwakili Direktur PT CTP Tollways, Erwan Dwi Ernanto.
FGD tersebut dihadiri regulator jalan tol, akademisi, serta sejumlah BUJT untuk membahas berbagai tantangan dan peluang pembangunan infrastruktur jalan tol, sekaligus merumuskan peta jalan atau roadmap reformasi ekosistem jalan tol Indonesia untuk periode 2026–2045.
Erwan menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, reformasi ekosistem jalan tol menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan investasi sekaligus meningkatkan peran jalan tol dalam mendukung konektivitas industri dan logistik nasional.
“Sebagai pengelola infrastruktur vital penghubung koridor industri dan logistik nasional, kami menyambut baik inisiatif reformasi ekosistem jalan tol ini,” ujar Erwan.
Dalam forum tersebut, LPEM FEB UI memaparkan tantangan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yakni pengoperasian jalan tol sepanjang 5.134 kilometer pada 2029.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan peningkatan dukungan investasi swasta, kepastian regulasi, serta penerapan skema pembagian risiko (risk sharing) yang terukur. Langkah ini dinilai penting mengingat keterbatasan kapasitas pembiayaan pemerintah melalui APBN.
Diskusi juga menyoroti lima strategi utama reformasi ekosistem jalan tol nasional.
Pertama, memberikan kepastian penyesuaian tarif secara berkala berdasarkan formula yang jelas, termasuk mekanisme kompensasi apabila terjadi penundaan penyesuaian tarif.
Kedua, memperkuat penegakan aturan kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau Over Dimension Over Load (ODOL) secara terpadu. Salah satu langkah yang dibahas adalah penerapan teknologi penimbangan Weigh-in-Motion (WIM) di gerbang tol untuk menjaga kualitas serta memperpanjang usia layanan perkerasan jalan.
Ketiga, memperjelas mekanisme pembagian risiko secara proporsional, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian volume lalu lintas pada pembangunan ruas jalan tol baru atau greenfield.
Keempat, mengoptimalkan skema daur ulang aset (asset recycling) melalui instrumen pasar modal dan pelepasan sebagian kepemilikan pada ruas tol yang telah matang untuk mendukung pembiayaan pembangunan ruas baru.
Kelima, memperbarui Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) generasi kedua, terutama terkait penyempurnaan tata kelola dan mekanisme pengembalian aset pada akhir masa konsesi.
Erwan menilai, kepastian regulasi dan kebijakan yang terukur menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi jalan tol yang berkelanjutan.
“Kepastian penyesuaian tarif, pembagian risiko yang proporsional, serta penegakan aturan ODOL yang terpadu bukan sekadar menjaga keberlanjutan investasi BUJT, melainkan kunci utama dalam menurunkan biaya logistik nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan,” tambahnya.
Partisipasi PT CTP Tollways dalam FGD ini sekaligus menjadi wujud dukungan perusahaan terhadap upaya peningkatan efisiensi jaringan logistik nasional, produktivitas sektor manufaktur, serta kualitas pelayanan dan keselamatan bagi pengguna jalan tol.
Erwan menegaskan, PT CTP Tollways terbuka untuk terus memperkuat kolaborasi dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ekosistem jalan tol nasional yang andal, aman, dan efisien.
“PT CTP Tollways siap berkolaborasi dengan regulator dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan ekosistem jalan tol yang andal, aman, dan efisien,” tutupnya.
