JAKARTA, Radarjakarta.id – Situasi politik nasional menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, Prabowo dan Gibran telah menggelar pertemuan pada Selasa pagi selama sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari posisi Wakil Presiden. Namun, Istana meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurut Prasetyo, kabar penolakan itu tidak benar.
Dalam pembicaraan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Persoalan dokumen pendidikan tersebut menjadi salah satu latar belakang meningkatnya tekanan politik terhadap Wakil Presiden.
Di sisi lain, dinamika di DPR RI turut berkembang. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut hampir 50 anggota DPR dari enam fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Gibran. Surat usulan tersebut, menurut Mardani, telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan pengajuan HMP. Namun, pembahasan lebih lanjut masih menunggu proses internal dan mekanisme kelembagaan. Fraksi Gerindra sendiri menyatakan belum mengambil sikap untuk ikut menandatangani usulan tersebut.
Perlu ditegaskan, penyampaian niat pengunduran diri kepada Presiden tidak otomatis berarti Gibran telah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Demikian pula, pengajuan HMP oleh sejumlah anggota DPR belum berarti pemakzulan telah diputuskan. Proses tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkembangan ini menjadi ujian bagi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Masyarakat kini menunggu kejelasan sikap Presiden, langkah resmi pimpinan DPR, serta perkembangan proses hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Hingga terdapat keputusan resmi, status Gibran sebagai Wakil Presiden tetap harus dibedakan dari isu pengunduran diri dan wacana pemakzulan. (*)
