JAKARTA, Radarjakarta.id – PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) mendorong pengembangan program ketahanan pangan dan energi nasional melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Program tersebut disiapkan untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama PT PPM, Mardianto, dalam rapat pembahasan pilot project pelaksanaan KPBU di kantor PT PPM, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mardianto didampingi Direktur Perencanaan serta jajaran direksi PT PPM. Agenda itu turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Barat di Provinsi Lampung, serta Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Pembahasan difokuskan pada peluang kerja sama pengembangan potensi daerah, terutama pemanfaatan lahan yang selama ini belum produktif agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Mardianto mengatakan, program tersebut dirancang untuk mendukung percepatan swasembada sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan dan energi nasional. Pelaksanaannya ditargetkan menjangkau berbagai provinsi di Indonesia melalui kolaborasi pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
Dia menegaskan, pengembangan kawasan tetap harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Lahan tidak produktif menjadi salah satu sasaran pengembangan, sedangkan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan suaka margasatwa tetap harus dilindungi dari alih fungsi. Potensi pariwisata ramah lingkungan juga dapat dikembangkan di kawasan sekitarnya.
“Apapun potensi daerah itu harus kita kembalikan sehingga menjadi penghidupan bagi daerah itu sendiri. Cita-cita untuk menjadi lumbung pangan dunia harus diwujudkan dalam waktu tiga tahun ke depan, sejalan dengan visi besar Presiden Republik Indonesia,” ujar Mardianto.
Libatkan Desa dengan Skema Inti-Plasma
Dalam pelaksanaan program, PT PPM menyiapkan pola kemitraan inti-plasma dengan menempatkan masyarakat desa sebagai bagian penting dari kegiatan ekonomi produktif.
Desa diproyeksikan menjadi leading sector yang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Pelaksanaan program juga akan diperkuat melalui keterlibatan asosiasi pangan dan energi di daerah.
PT PPM mengambil peran sebagai holding company, asset management, serta pengelola tokenisasi bersama mitra strategis. Melalui skema KPBU, perusahaan berupaya menghadirkan alternatif pembiayaan proyek dengan dukungan pendanaan mandiri dan kemitraan, sehingga tidak sepenuhnya membebani APBN maupun APBD.
Model tersebut diharapkan membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi unggulan wilayah, mulai dari sektor pangan hingga energi, dengan dukungan investasi dan pengelolaan yang terintegrasi.
