BOGOR, RadarJakarta.id – Video yang memperlihatkan seorang pria diduga dicambuk di area Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Badan Gizi Nasional (BGN) turun tangan dengan menerjunkan tim investigasi untuk mendalami peristiwa yang melibatkan dua orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) asal Purwakarta tersebut.
Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 14 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, di area Kantor KPPG Bogor, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kepala KPPG Bogor, Haidir, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan, kedua pihak diduga terlibat perselisihan yang penyebab pastinya masih perlu didalami.
Haidir mengatakan, dirinya bersama sejumlah pimpinan KPPG sedang membahas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketika mendengar teriakan dari area luar kantor. Ia kemudian melerai kejadian tersebut dan memanggil kedua pihak untuk diberikan teguran keras. Menurutnya, tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan, terlebih di lingkungan kerja.
“Kami sudah menegur dengan keras terhadap kedua SPPI tersebut dan menyampaikan bahwa itu tidak boleh terjadi,” kata Haidir, Jumat (16/10/2026). Ia menambahkan, pihak KPPG telah berkoordinasi dengan pimpinan BGN untuk meminta arahan mengenai sanksi yang akan diberikan.
Juru bicara BGN, Tysa Novenny, menyatakan timnya sedang melakukan investigasi di lapangan. BGN membuka kemungkinan penonaktifan dari jabatan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran. Langkah tersebut juga akan mempertimbangkan perkembangan penyelidikan kepolisian.
Sementara itu, Polresta Bogor Kota dan Polsek Bogor Utara telah mendatangi lokasi untuk meminta keterangan. Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Imam, menyebut dugaan pelaku merupakan Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta, sedangkan korban adalah Kepala SPPG Purwakarta. Kapolsek Bogor Utara, Kompol Enjo Sutarjo, menyatakan kedua pihak akan dimintai klarifikasi lebih lanjut. Identitas dan dugaan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus ditempatkan dalam konteks penyelidikan.
Haidir menyebut kedua pihak telah berdamai setelah kejadian dan kembali ke Purwakarta. Meski demikian, penyelesaian secara musyawarah tidak dengan sendirinya menggantikan proses pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum. Publik kini menanti hasil investigasi BGN dan penanganan kepolisian untuk memastikan kronologi, penyebab, serta pertanggungjawaban atas insiden tersebut.***
