JAKARTA, Radarjakarta.id – Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan program mandatori Biodiesel 50 persen atau B50 sekaligus agenda besar pemerintah merampingkan struktur badan usaha milik negara (BUMN).
Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, Simon datang untuk melaporkan perkembangan implementasi program B50 yang sebelumnya telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Selain itu, Pertamina juga melaporkan kesiapan infrastruktur untuk tahapan persiapan program mandatori bioetanol.
Program B50 menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis impor. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kesiapan Pertamina menghadapi tahapan kebijakan energi berikutnya.
Namun, pembahasan tidak hanya berkutat pada sektor energi. Prabowo juga memberikan arahan tegas mengenai penyederhanaan struktur perusahaan pelat merah. Presiden meminta agar layer atau jenjang struktur serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya dikurangi.
Menurut Teddy, langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga efisiensi di lingkungan BUMN. Dengan struktur yang lebih ramping, pemerintah berharap perusahaan negara dapat bergerak lebih cepat dan tidak terbebani birokrasi korporasi yang terlalu panjang.
Arahan tersebut juga menjadi bagian dari agenda konsolidasi BUMN yang telah berjalan. Sebelumnya, pemerintah melaporkan sekitar 250 BUMN telah ditutup, digabung, atau dikonsolidasikan. Presiden Prabowo menyebut langkah tersebut menghasilkan penghematan biaya rutin hingga sekitar Rp50 triliun, yang berasal antara lain dari pengurangan biaya direksi, komisaris, gedung, listrik, transportasi, hingga kegiatan operasional lainnya.
Prabowo sebelumnya juga pernah menyoroti besarnya jumlah anak dan cucu perusahaan BUMN. Dalam kesempatan lain, ia mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui struktur BUMN yang berlapis-lapis, termasuk di Pertamina. Presiden bahkan mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap perusahaan yang berada di bawah struktur anak dan cucu BUMN.
Dengan demikian, pertemuan Prabowo dan Dirut Pertamina di Hambalang memperlihatkan dua agenda besar pemerintah yang berjalan beriringan: memperkuat ketahanan energi melalui B50 dan bioetanol, sekaligus memangkas struktur korporasi BUMN agar lebih sederhana, efisien, produktif, dan cepat dalam mengambil keputusan.***
