Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Majalah The Economist kembali menempatkan Indonesia dalam bingkai pesimisme global melalui kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam artikelnya, media asal Inggris tersebut menggambarkan Indonesia seolah sedang bergerak menuju kemunduran ekonomi dan demokrasi hanya karena pemerintah memilih jalur pembangunan yang lebih nasionalistik, agresif, dan berorientasi pada penguatan peran negara.
Namun, kritik itu justru memperlihatkan benturan paradigma yang lebih besar antara kepentingan negara berkembang yang sedang membangun kemandirian nasional dengan cara pandang liberal-global yang selama puluhan tahun mendominasi media dan lembaga ekonomi Barat.
Indonesia hari ini berada dalam situasi global yang jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, perang dagang, konflik energi, disrupsi rantai pasok, ancaman resesi global, hingga kompetisi perebutan sumber daya strategis.
Dalam situasi seperti ini, hampir semua negara besar mulai meninggalkan dogma pasar bebas murni dan kembali memperkuat intervensi negara dalam ekonomi.
Amerika Serikat menjalankan subsidi industri besar-besaran melalui Inflation Reduction Act. Uni Eropa memperkuat proteksi industri strategisnya. China sejak lama mengandalkan model state capitalism untuk membangun kekuatan ekonomi nasional.
Karena itu, ketika Indonesia mulai memperkuat ketahanan pangan, memperbesar intervensi sosial negara, mempercepat hilirisasi, serta memperkuat kedaulatan ekonomi domestik, kebijakan tersebut seharusnya dibaca sebagai bagian dari strategi adaptasi global, bukan langsung dicap sebagai ancaman terhadap demokrasi.
Kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh bagaimana analisis The Economist cenderung melihat angka fiskal tanpa memahami konteks sosial Indonesia.
Program dengan nilai ratusan triliun rupiah memang besar secara nominal, tetapi Indonesia juga menghadapi tantangan besar berupa stunting, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, rendahnya kualitas konsumsi anak, serta ancaman bonus demografi.
Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, investasi terhadap kualitas gizi generasi muda bukan sekadar pengeluaran rutin, melainkan fondasi pembangunan ekonomi masa depan.
Negara maju selama puluhan tahun membangun kualitas manusia mereka melalui intervensi pendidikan, kesehatan, dan nutrisi yang sangat kuat.
Karena itu, menilai program seperti MBG hanya dari sisi beban APBN tanpa menghitung potensi dampak jangka panjang terhadap produktivitas nasional menunjukkan cara pandang yang terlalu sempit terhadap pembangunan negara berkembang.
The Economist juga menyoroti meningkatnya peran negara dan aparat keamanan dalam berbagai sektor strategis. Namun kritik seperti ini sering mengabaikan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan tantangan geografis, sosial, dan keamanan yang sangat kompleks.
Indonesia menghadapi ancaman kejahatan transnasional, penyelundupan, judi online lintas negara, perdagangan narkotika, konflik sosial, ancaman siber, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Dalam situasi seperti itu, kapasitas negara yang kuat justru menjadi kebutuhan dasar untuk menjaga stabilitas nasional. Banyak negara berkembang gagal bukan karena negara terlalu kuat, tetapi karena negara terlalu lemah menghadapi mafia ekonomi, kartel impor, korupsi struktural, dan tekanan kepentingan asing.
Narasi bahwa demokrasi Indonesia sedang runtuh juga terasa berlebihan dan tidak proporsional. Faktanya, kritik terhadap pemerintah masih berlangsung sangat terbuka di ruang publik.
Media sosial dipenuhi serangan terhadap kebijakan pemerintah. Demonstrasi tetap berlangsung. Media nasional maupun internasional tetap bebas mengkritik Presiden tanpa pembungkaman total.
Bahkan artikel The Economist sendiri dapat diakses, dibahas, dan diperdebatkan secara luas di Indonesia tanpa sensor negara. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih berjalan dinamis, meskipun keras dan penuh polarisasi politik.
Yang menarik, kritik media Barat terhadap Indonesia hampir selalu menguat ketika pemerintah mulai mengambil langkah yang lebih nasionalistik dalam ekonomi.
Ketika Indonesia melarang ekspor bahan mentah melalui kebijakan hilirisasi, banyak negara Barat menggugat. Ketika Indonesia memperkuat peran negara dalam pangan dan energi, muncul tuduhan populisme dan pemborosan fiskal. Ketika Indonesia mencoba mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan global tertentu, narasi yang muncul adalah ancaman terhadap demokrasi.
Pola seperti ini menunjukkan bahwa kritik terhadap Indonesia sering kali tidak sepenuhnya netral, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi global.
Ironisnya, standar yang digunakan terhadap Indonesia sering berbeda dengan negara Barat sendiri. Ketika negara Barat memberikan subsidi besar kepada industrinya, langkah itu disebut strategic investment. Ketika Indonesia memperbesar belanja sosial untuk pangan dan gizi masyarakat, langkah itu disebut ancaman fiskal.
Ketika negara Barat memperkuat aparat keamanan demi menjaga stabilitas nasional, langkah itu dianggap perlindungan demokrasi. Namun ketika negara berkembang seperti Indonesia memperkuat kapasitas negara, hal itu justru dicurigai sebagai gejala otoritarianisme.
Standar ganda seperti inilah yang membuat kritik The Economist patut dipertanyakan objektivitasnya.
Pemerintahan Prabowo tentu tetap harus terbuka terhadap kritik, terutama terkait disiplin fiskal, transparansi anggaran, efektivitas program sosial, dan pengawasan terhadap kekuasaan negara.
Namun kritik yang sehat berbeda dengan pembentukan narasi pesimis yang seolah ingin menggambarkan Indonesia sedang bergerak menuju kehancuran demokrasi dan ekonomi hanya dalam hitungan bulan pemerintahan.
Analisis seperti itu terlalu prematur dan mengabaikan fakta bahwa Indonesia sedang mencoba membangun model pembangunan yang lebih mandiri di tengah perubahan tatanan global yang sangat agresif.
Negara berkembang seperti Indonesia tidak selalu harus mengikuti resep ekonomi dan politik yang disukai media Barat. Indonesia memiliki tantangan, karakter sosial, dan kebutuhan strategis yang berbeda.
Dalam konteks itulah, kritik The Economist justru dapat dibaca sebagai tanda bahwa Indonesia mulai bergerak keluar dari pola lama ketergantungan global dan mulai membangun keberanian untuk menentukan arah nasionalnya sendiri.
