JAKARTA, Radarjakarta.id – Founder Kontra Narasi sekaligus Ketua Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak memberikan tekanan melalui media terkait kekosongan sejumlah jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di beberapa wilayah.
Menurut Sandri, kelompok kepentingan tidak perlu mencampuri urusan internal kepolisian, termasuk kebijakan dan kewenangan Kapolri dalam menentukan pejabat di lingkungan Polri.
“Kita boleh memberikan kritik, saran, dan pendapat kepada semua lembaga negara. Namun, tidak etis jika ikut mengintervensi kebijakan unsur pimpinan tinggi di lembaga negara, termasuk kepolisian,” ujar Sandri dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).
Ia menyebutkan, saat ini terdapat beberapa posisi Kapolda yang kosong, yakni Kapolda Maluku Utara, Kapolda Sulawesi Tengah, dan Kapolda Sulawesi Tenggara. Selain itu, Kapolda Aceh juga disebut telah memasuki masa purna tugas.
Sandri menilai munculnya dukungan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap sejumlah perwira tinggi Polri yang dianggap layak mengisi posisi Kapolda merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan agar dukungan tersebut tidak berlebihan hingga terkesan mencampuri hak prerogatif Kapolri.
“Saya melihat ramai pemberitaan tentang jenderal ini layak jadi Kapolda Malut, organisasi ini mendukung jenderal tertentu menjadi Kapolda Aceh, Sulteng, Sultra, dan lain-lain. Itu sah-sah saja, tetapi jangan sampai berlebihan,” katanya.
Ia berharap proses penunjukan pejabat Kapolda dapat berjalan profesional sesuai mekanisme internal Polri tanpa adanya tekanan dari pihak luar.
