JAKARTA, Radarjakarta.id — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengamanan dan pelayanan arus mudik serta arus balik Lebaran 2026. Rapat digelar di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).
Salah satu fokus pembahasan adalah pengelolaan arus penyeberangan di wilayah Banten, yang menjadi pintu utama pemudik dari Pulau Jawa menuju Sumatera.
Kapolri menjelaskan, rekayasa lalu lintas dan optimalisasi tiga pelabuhan akan diterapkan guna mengantisipasi kepadatan, yakni di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan BBJ.
Di Pelabuhan Merak, skema pengaturan dibagi dalam tiga kategori situasi. Pada kondisi hijau, tujuh dermaga dimanfaatkan untuk pejalan kaki dan kendaraan penumpang roda empat dengan antrean normal. Situasi kuning diberlakukan saat antrean kendaraan mencapai SPBU Cikuasa Atas. Sementara situasi merah diterapkan apabila antrean memanjang hingga Gerbang Tol Merak.
Pengaturan serupa juga diberlakukan di Pelabuhan Ciwandan. Adapun di Pelabuhan BBJ, yang diperuntukkan bagi truk tangki, truk tronton, dan alat berat, pembagian situasi hijau, kuning, dan merah disesuaikan dengan kapasitas buffer zone, termasuk di area PT SMI dan Jalan Lingkar.
Khusus pada puncak arus mudik, Kapolri mengusulkan penerapan metode first come first in. Menurutnya, kebijakan ini diperlukan untuk mencegah potensi penumpukan kendaraan akibat penyesuaian jadwal tiket kapal.
“Pada saat puncak arus mudik, kami mengusulkan siapa yang datang lebih dahulu dapat langsung masuk kapal. Ini untuk menghindari penumpukan karena perbedaan waktu kedatangan dengan jadwal tiket,” ujar Sigit.
Ia juga meminta dukungan para pemangku kepentingan terkait agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif demi kelancaran arus penyeberangan.
Sebagai informasi, Polri akan menggelar Operasi Ketupat mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan ratusan ribu personel gabungan. Operasi ini mengusung tagline “Mudik Aman dan Keluarga Bahagia” dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, serta penegakan hukum guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan nyaman.
