JAKARTA, Radarjakarta.id – Sejarah Indonesia akan berubah selamanya. Presiden Prabowo Subianto menancapkan tonggak baru: Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dipastikan akan menjadi Pusat Politik Republik Indonesia pada 2028. Langkah berani ini ditegaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang resmi diundangkan pada 30 Juni 2025.
Tak ada lagi keraguan: kekuasaan negara, dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif, akan dipindahkan ke jantung Kalimantan.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” tegas beleid itu, Jumat (19/9/2025).
Perpres itu bukan sekadar janji di atas kertas. Prabowo menargetkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) pertama akan hijrah ke IKN untuk mengawal peralihan kekuasaan. Tahap awal, 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga sudah disiapkan, membentuk barisan pertama birokrasi yang akan menggerakkan roda pemerintahan baru.
Saat ini, 1.200 ASN sudah lebih dulu menempati IKN, diperkuat 5.000 pekerja konstruksi yang siang-malam membangun gedung pemerintahan dan hunian baru.
Presiden Prabowo tidak main-main. Dalam target pembangunan yang dituangkan di Perpres:
• 800–850 hektare Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan berdiri kokoh.
• 20% gedung perkantoran pemerintah selesai dibangun.
• 50% hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan disiapkan bagi ASN.
• 50% sarana-prasarana dasar ditargetkan rampung.
• Indeks aksesibilitas dan konektivitas IKN dipacu hingga angka 0,74.
Sebuah visi besar untuk melahirkan pusat kekuasaan modern, berkelas dunia, dengan sistem pemerintahan digital berbasis “kota cerdas”.
Di tengah suara-suara yang meminta moratorium pembangunan IKN, Prabowo bergeming. Pemerintah, lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, memastikan:
“Pemerintahan Prabowo berkomitmen penuh. Tidak ada jeda, tidak ada mundur. Dalam 3 tahun ke depan, IKN harus siap menampung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.”
Menteri PANRB Rini Widyantini pun menegaskan seleksi ASN terus dilakukan agar 2028, trias politika sudah lengkap berkantor di IKN.
Langkah Prabowo ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan pergeseran pusat kekuasaan. Dari Jakarta yang sesak, menuju Kalimantan yang hijau dan menjanjikan masa depan.***
