JAKARTA, Radarjakarta.id – Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) menilai eskalasi politik nasional yang belakangan diwarnai kericuhan berpotensi mengancam persatuan bangsa.
Ketua Umum DPP KAMSRI, Aldhi Setyawan Pratama, menegaskan komitmen organisasinya untuk memperjuangkan demokrasi yang sehat, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.
“Kami prihatin dengan kondisi bangsa. Persatuan, demokrasi, dan keamanan masyarakat harus menjadi prioritas bersama,” ujar Aldhi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.
Soroti Tata Kelola Haji
Selain isu politik, KAMSRI menyoroti pengelolaan ibadah haji. Aldhi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menggagas pembangunan Hotel Kampung Haji di Mekkah serta rencana pembentukan Kementerian Haji. Namun ia menekankan perlunya reformasi total tata kelola haji.
“Bersih-bersih pengelolaan haji harus segera dilakukan. Kami mendukung sistem Haji Fullboard tanpa pungli agar antrean tidak semakin panjang. Penempatan orang berpengalaman di Kementerian Haji mutlak diperlukan,” katanya.
Usung Delapan Agenda Kebangsaan
Dalam kesempatan itu, KAMSRI juga meluncurkan delapan agenda kebangsaan atau Asta Cita. Isinya mencakup pembatasan periode anggota DPR/DPRD, pembaruan sistem pemilu, hingga pemberantasan mafia komoditas nasional.
Delapan poin Asta Cita KAMSRI:
1. Membatasi periodesasi anggota DPR/DPRD maksimal dua periode atau 10 tahun.
2. Mendorong penerapan sistem proporsional semi tertutup untuk memperkuat kaderisasi partai.
3. Mengganti anggota legislatif yang menjabat lebih dari dua periode.
4. Mengevaluasi kinerja Polri agar lebih profesional dan akuntabel.
5. Memberlakukan pajak khusus bagi kalangan superkaya.
6. Menghapus tunjangan berlebihan pejabat negara, termasuk pensiunan DPR/DPRD.
7. Memberantas mafia komoditas nasional.
8. Membersihkan tata kelola haji dengan sistem Haji Fullboard.
Khusus mengenai dana pensiun DPR, KAMSRI menilai pos tersebut tidak relevan dengan kondisi bangsa. Organisasi ini bahkan siap mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi bila skema itu tetap dipertahankan.
“Perjuangan ini kami lakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, demokrasi yang sehat, serta ibadah haji yang adil dan transparan,” tegas Aldhi.***
