TERNATE, Radarjakarra.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya keadilan dalam setiap kebijakan publik, khususnya terkait pengelolaan tanah, saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Sabtu (23/8/2025) di Kota Ternate.
Dalam orasinya, Nusron menegaskan bahwa transformasi pengelolaan sumber daya pertanahan harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, agar pembangunan membawa kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Dalam konteks pengambilan keputusan publik, hal terpenting adalah keadilan. Kebijakan pertanahan harus menghadirkan manfaat nyata untuk masyarakat, bukan hanya sekadar formalitas,” ujar Menteri Nusron.
Ia menambahkan bahwa keadilan tidak hanya menjadi dasar pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi prinsip dalam kehidupan beragama dan bernegara. “Di manapun posisi kita—apakah sebagai pejabat publik, gubernur, menteri, anggota DPR, atau warga negara—kata kunci yang harus kita perjuangkan adalah keadilan,” tegasnya.
Lebih jauh, Nusron mengingatkan bahwa bangsa Indonesia kini membutuhkan kontribusi nyata, bukan sekadar perdebatan latar belakang. “Saatnya kita tidak lagi membicarakan asal-usul kita, tapi fokus pada apa yang bisa kita berikan untuk kemajuan bangsa. Terutama dalam konteks keislaman yang sejalan dengan keindonesiaan dan kemodernan,” katanya.
Rakor Regional KAHMI yang mengusung tema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia” dibuka oleh Koordinator Presidium Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Acara juga dihadiri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Menteri Nusron hadir didampingi Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi, beserta jajaran. Rakor ini menekankan sinergi antara alumni KAHMI, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan kebijakan pertanahan yang adil, transparan, dan modern.|Eva*
