JAKARTA – Aksi demonstrasi besar-besaran yang sejak beberapa hari terakhir hanya berupa seruan di media sosial akhirnya benar-benar pecah di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Ribuan unggahan di platform X dan pesan berantai WhatsApp yang menggaungkan “aksi 25 Agustus” kini menjelma kenyataan, membuat situasi politik nasional kembali memanas.
Sejak pagi, barisan massa mulai merapat ke kawasan DPR. Mereka datang dari berbagai kalangan: pekerja ojek online, anak muda berseragam sekolah, hingga warga sekitar yang penasaran dengan seruan aksi. Mahasiswa yang disebut-sebut bakal turun dari BEM Universitas Indraprasta PGRI belum terlihat, namun kepulan asap dari aksi bakar-bakaran sudah mendahului kehadiran mereka.
“Masak mau terulang lagi demo rusuh seperti di Pati, hari ini kita masih baik-baik ya pak,” terdengar teriakan salah satu peserta kepada aparat. Meski begitu, ketegangan tetap terasa.
Pagar beton yang dipasang di sekeliling gedung DPR menjadi simbol keterpisahan antara rakyat dan wakilnya. Massa berulang kali berteriak menuntut pintu gerbang dibuka. “Gedung ini milik rakyat, gaji DPR itu uang rakyat! Naik per hari Rp3 juta, uang dari siapa itu?” seru seorang orator melalui pengeras suara.
Situasi sempat memanas ketika massa berteriak kepada aparat keamanan yang tengah memasang barikade beton setinggi sekitar 1,8 meter.
Situasi sempat memanas ketika massa berteriak kepada aparat keamanan yang tengah memasang barikade beton setinggi sekitar 1,8 meter. “Woi, katanya mau dibuka pintunya, hoaks, hoaks!” teriak sejumlah orang.
Polisi tampak siaga dengan pengerahan 452 personel. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan aparat akan menggunakan pendekatan persuasif dan humanis. “Tidak ada senjata api. Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Meski viral, seruan aksi 25 Agustus ini masih misterius. Tidak ada deklarasi resmi dari aliansi mahasiswa, organisasi buruh, maupun kelompok sipil yang menyatakan diri sebagai penggerak. Tokoh buruh Jumhur Hidayat bahkan melarang KSPSI ikut turun, menilai aksi ini “tanpa komando jelas.” KSPI menegaskan mereka baru akan menggelar unjuk rasa besar pada 28 Agustus 2025, sementara BEM SI sudah lebih dulu aksi pada 21 Agustus lalu.
Kendati demikian, isu yang diusung massa mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset hingga kritik pedas soal tunjangan DPR yang fantastis menjadi bahan bakar kemarahan publik. Bahkan di media sosial, muncul seruan ekstrem agar DPR dibubarkan.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mencoba meredam dengan komentar santai. “Jangan hanya melihat gaji. DPR punya fungsi penting dalam negara,” katanya.
Namun, suasana di lapangan berkata lain: api yang menyala, pagar beton yang kokoh, dan teriakan massa yang semakin lantang menandakan ketidakpuasan rakyat terhadap wakilnya belum akan padam.***
