JAKARTA, Radarjakarta.id — Demam One Piece tengah melanda Tanah Air. Ribuan penggemar dari Sabang hingga Merauke menyambut heboh klimaks cerita anime dan manga legendaris asal Jepang itu. Namun di tengah antusiasme besar, Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinannya atas beberapa pesan simbolik dalam cerita yang dinilai dapat memengaruhi pola pikir generasi muda secara ideologis.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dilaporkan sedang melakukan kajian bersama atas penyebaran konten One Piece, terutama episode-episode terakhir yang memuat narasi perlawanan terhadap kekuasaan.
“Kami memahami bahwa ini adalah fiksi. Namun ketika pesan-pesan tertentu ditelan mentah oleh anak muda, itu bisa menjadi bibit ketidakpercayaan terhadap institusi resmi,” ujar Dirjen Aptika Kominfo, Irwan Harjono, dalam konferensi pers khusus, Sabtu (2/8).
Simbol Perlawanan yang Viral
Puncak kekhawatiran muncul usai rilis episode pertarungan Monkey D. Luffy melawan “Im-Sama”, karakter fiktif yang memimpin Pemerintah Dunia dalam cerita tersebut. Sosok ini digambarkan sebagai penguasa absolut yang manipulatif dan opresif. Adegan pertarungan Luffy yang disebut sebagai “Simbol Kebebasan Dunia” viral di TikTok, YouTube Shorts, dan Instagram, bahkan sempat menembus 50 juta views dalam 24 jam pertama di Indonesia saja.
Pengamat media dan budaya pop dari Universitas Indonesia, Dr. Niken Sasmita, menyebut bahwa pesan kebebasan dalam One Piece bisa menjadi pisau bermata dua.
“Anak muda Indonesia tengah mencari figur pemberani dan anti kemapanan. One Piece menyajikan itu dengan sangat kuat. Namun bila tanpa pendampingan, ini berpotensi mengarah pada antiotoritas yang membabi buta,” ujarnya.
Aksi Fans Menyita Perhatian
Di berbagai kota besar, komunitas penggemar One Piece mengadakan acara nonton bareng dan parade cosplay bertema “Gerakan Topi Jerami”. Di Yogyakarta, mural besar bergambar Luffy dengan tulisan “Hancurkan Pemerintah Dunia!” menjadi kontroversi setelah viral di media sosial. Polisi akhirnya menghapus mural tersebut dan memanggil pembuatnya untuk klarifikasi.
Sementara di Bandung dan Makassar, sejumlah pelajar tertangkap membuat grup diskusi daring bertema “Revolusi Dunia Baru” yang mengacu langsung pada alur cerita One Piece. Beberapa grup bahkan membuat manifesto fiktif bertema “Era Kebebasan”.
Pemerintah: Tidak Melarang, Tapi Waspada
Kominfo menegaskan bahwa tidak ada larangan terhadap One Piece. Namun pemerintah mendorong agar orang tua dan sekolah lebih aktif melakukan pendampingan. Kemendikbudristek menyarankan agar guru-guru memasukkan bahasan literasi media dalam pelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia.
“Kami tidak dalam posisi memblokir. Tapi kami harus hadir di ruang digital tempat anak-anak kita belajar dan membentuk opini,” kata Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Fenomena Budaya Pop atau Cermin Kegelisahan Generasi Muda?
Sosiolog budaya Prof. Darman Surbakti menyebut bahwa viralnya One Piece bukan sekadar tren hiburan. Ia mencerminkan kegelisahan generasi muda Indonesia atas kondisi sosial, politik, dan ketidakadilan.
“Narasi tentang keadilan, keberanian melawan kekuasaan, dan solidaritas, semuanya sangat relevan. Namun jika tidak diimbangi literasi, bisa tumbuh menjadi frustrasi,” ujarnya.
Antara Imajinasi dan Realita
One Piece memang fiksi, tapi dampaknya nyata. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana menjaga kebebasan berekspresi budaya pop tanpa membiarkan nilai-nilai fundamentalisme individual merusak semangat kebangsaan.
Bagi jutaan fans, Luffy adalah pahlawan masa kini. Namun bagi pemerintah, ia juga pengingat: bahwa generasi muda haus akan perubahan dan itu tidak boleh diabaikan.***
