RADAR JAKARTA|Jakarta – Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menegaskan bahwa penyebarluasan informasi pribadi secara publik atau doxing terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan. Bahkan, pelaku doxing dapat digugat secara hukum dan dijerat pidana.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, merespons insiden doxing yang menimpa jurnalis CNN, AM dan YA, terkait pemberitaan aksi “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Jumat (21/2/2025). Ponco menyayangkan kejadian tersebut serta segala bentuk intimidasi terhadap jurnalis.
“Tindakan doxing dapat merusak integritas wartawan dan media tempat mereka bernaung. Lebih dari itu, doxing hanya akan menyudutkan wartawan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pers,” ujar Ponco pada Sabtu (22/2/2025).
Ponco menegaskan bahwa proses jurnalistik dilakukan berdasarkan kode etik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ini merupakan lex specialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga segala persoalan terkait pemberitaan harus diselesaikan berdasarkan UU Pers. Wartawan tidak dapat dijerat hukum menggunakan KUHP, yang bersifat lex generalis.
Ia juga mengakui bahwa wartawan mungkin melakukan kesalahan dalam pemberitaan, yang dapat merugikan pihak tertentu. Namun, penyelesaiannya harus melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi.
“Jika terjadi kesalahan dalam penyajian berita, ada prosedur yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya,” jelas Ponco.
Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi Iwakum, Faisal Aristama, menjelaskan bahwa pelaku doxing dapat digugat berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa korban dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.
Selain itu, pelaku doxing juga dapat dijerat pidana berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 67 UU PDP menyebutkan bahwa:
1. Setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan pemilik data pribadi, dipidana dengan penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp 5 miliar.
2. Setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp 4 miliar.
Faisal mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan doxing atau menyebarkan data pribadi siapa pun, termasuk jurnalis. Terlebih jika tindakan tersebut dipicu oleh provokasi pihak yang tidak bertanggung jawab di media sosial.
“Di era media sosial saat ini, penting bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam menyikapi suatu persoalan. Jangan sampai tindakan kita justru merugikan orang lain,” tegas Faisal. (*)
