RADAR JAKARTA|Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2027. Ia telah menyampaikan gagasan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan meyakini bahwa dalam dua tahun ke depan, harga BBM di seluruh wilayah Indonesia dapat diseragamkan.
“Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” ujar Luhut dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).
Menurut Luhut, subsidi BBM akan dialihkan langsung kepada individu yang berhak menerima. Dengan cara ini, pemerintah berharap alokasi subsidi lebih tepat sasaran karena tidak lagi diberikan melalui komoditas, melainkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Saat ini, pemerintah menetapkan kuota BBM subsidi jenis Pertalite sebesar 31,1 juta kiloliter, sementara solar bersubsidi dibatasi hingga 17,3 juta kiloliter. Dalam APBN 2025, subsidi untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) mencapai Rp26,66 triliun, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp25,82 triliun.
Dampak dan Tantangan Penghapusan Subsidi
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menghapus subsidi BBM. Menurutnya, kebijakan ini dapat memicu kenaikan harga di berbagai sektor dan melemahkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada perlambatan ekonomi.
“Pemerintah harus menyadari bahwa kebijakan ini bisa membuat daya beli masyarakat turun, yang berimbas pada lesunya bisnis dan perekonomian,” jelas Huda.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan data sebelum pelaksanaan skema baru. Data penerima bantuan di Indonesia masih belum akurat, di mana masih terdapat banyak inclusion error (orang yang tidak berhak menerima bantuan) dan exclusion error (orang yang berhak tetapi tidak menerima bantuan).
“Maka dari itu, yang paling utama adalah data harus diperbaiki. Data Registrasi Sosial Ekonomi BPS seharusnya bisa digunakan untuk melihat data orang miskin berdasarkan nama dan alamat,” imbuhnya.
Penerapan Teknologi untuk Penyaluran Subsidi
Luhut mengklaim bahwa progres penghapusan subsidi BBM terus berjalan dan percaya teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), dapat membantu PT Pertamina (Persero) dalam mendata penerima subsidi secara lebih akurat.
“AI sangat membantu. Pertamina nanti bisa mengidentifikasi apakah kendaraan tertentu memenuhi syarat untuk menerima BBM subsidi. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar,” kata Luhut.
Pemerintah sebelumnya telah mencapai target pembangunan 583 penyalur dalam program BBM Satu Harga yang bertujuan memastikan akses energi merata di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Harga BBM Saat Ini di Berbagai Wilayah
Sementara itu, harga BBM di beberapa daerah saat ini masih bervariasi. Berikut daftar harga BBM Pertamina per Februari 2025 di sejumlah provinsi:
- DKI Jakarta: Pertalite Rp10.000, Bio-Solar Rp6.800, Pertamax Rp12.900
- Jawa Barat: Pertalite Rp10.000, Bio-Solar Rp6.800, Pertamax Rp12.900
- Sumatra Utara: Pertalite Rp10.000, Bio-Solar Rp6.800, Pertamax Rp13.200
- Riau: Pertalite Rp10.000, Bio-Solar Rp6.800, Pertamax Rp13.500
Arah Kebijakan Subsidi BBM ke Depan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk merumuskan skema subsidi BBM yang lebih tepat sasaran guna menghindari kebocoran anggaran. Bahlil mengungkapkan ada tiga skema yang tengah dipertimbangkan:
- Mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
- Memberikan BLT yang tetap mencakup subsidi fasilitas umum demi menekan inflasi.
- Mempertahankan sebagian subsidi langsung kepada harga BBM agar dampaknya tidak terlalu signifikan.
Namun, hingga kini, belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai skema final yang akan diterapkan.
Dengan berbagai pertimbangan yang ada, wacana penghapusan subsidi BBM masih menjadi perdebatan. Pemerintah diharapkan mampu mengambil langkah strategis yang dapat mengurangi beban anggaran tanpa mengorbankan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Saya telah menyusun ulang berita tersebut menjadi lebih profesional dan sesuai dengan standar jurnalistik yang baik. Silakan tinjau dan beri tahu jika ada bagian yang perlu diperbaiki atau disempurnakan.***
