RADAR JAKARTA|Jakarta – Pemerintah resmi menambah anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun, meningkatkan total alokasi menjadi Rp171 triliun pada 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Kamis (30/1/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini bertujuan untuk memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu dapur yang memasak dan mendistribusikan makanan dalam program MBG. Ia optimistis bahwa peningkatan jumlah SPPG akan membawa dampak positif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
“Dengan tambahan Rp100 triliun, jumlah sentra akan meningkat, dan saya berharap ini menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang luar biasa bagi UMKM,” ujar Sri Mulyani.
Dalam Mandiri Investment Forum 2025 pada 11 Februari 2025, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa program MBG akan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa program ini tidak hanya memberikan gizi yang cukup bagi anak-anak sejak dini, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan keseimbangan ekonomi antarwilayah.
Pemangkasan Anggaran di Sektor Lain
Sementara anggaran MBG meningkat drastis, beberapa kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran sebagai bagian dari kebijakan efisiensi pemerintah.
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Infrastruktur
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas Rp81,38 triliun dari pagu awal Rp110,95 triliun, menyisakan Rp29,57 triliun. Dampaknya, 21 proyek infrastruktur mengalami penundaan, termasuk proyek konektivitas, sumber daya air, dan pengembangan kawasan permukiman.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa proyek dengan skema multi-years contract (MYC) akan mendapatkan relaksasi waktu, namun tidak dihentikan. “Semua MYC diperpanjang atau direlaksasi, tapi program tetap berlanjut,” ujar Dody dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).
2. Polri dan Kejaksaan Agung
Polri mengalami efisiensi anggaran Rp20,5 triliun dari pagu awal Rp126,6 triliun. Efisiensi ini setara dengan 16,26% dari total anggaran dan mencakup belanja barang serta belanja modal. Dengan pemangkasan ini, total anggaran Polri menjadi Rp106 triliun.
Kejaksaan Agung (Kejagung) juga terkena efisiensi sebesar Rp5,43 triliun, yang terdiri dari belanja barang Rp1,99 triliun dan belanja modal Rp3,44 triliun. Kebijakan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD.
3. Mahkamah Konstitusi (MK)
Pemotongan anggaran membuat MK hanya mampu membayar gaji pegawai hingga Mei 2025. Dari total pagu awal Rp611,4 miliar, MK terkena blokir anggaran sebesar Rp226 miliar, sehingga sisa anggaran yang bisa digunakan hanya Rp69 miliar. “Kami alokasikan anggaran untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp45 miliar, yang cukup hanya sampai Mei 2025,” ujar Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan.
Dampak lainnya, MK kesulitan membiayai penanganan perkara hukum terkait Pemilu dan Pilkada karena anggaran tidak mencukupi.
4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek)
Kemendiksaintek terkena pemangkasan Rp14,3 triliun dari total pagu Rp56,6 triliun. Beberapa program terdampak, antara lain:
Tunjangan dosen non-PNS: Dipotong 25% atau Rp676 miliar
Beasiswa KIP Kuliah: Efisiensi 9% atau Rp1,3 triliun
Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): Dipotong 10% atau Rp19,47 miliar
Bantuan operasional PTN (BOPTN): Pemotongan 50% atau Rp3 triliun
Program Sekolah Unggul Garuda: Dipangkas 60% atau Rp1,2 triliun
Menteri Kemendiksaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menegaskan bahwa gaji dan tunjangan pegawai tetap aman dari pemotongan, tetapi banyak program pendidikan yang terkena dampak.
5. Kementerian Pariwisata
Kementerian Pariwisata mengalami pemangkasan Rp603 miliar dari pagu Rp1,48 triliun, menyisakan Rp884,9 miliar. Menteri Pariwisata Widi menyatakan bahwa pemangkasan ini berdampak pada berbagai program promosi wisata dan pengembangan destinasi.
Dinamika Anggaran 2025: Prioritas dan Tantangan
Peningkatan anggaran MBG mencerminkan prioritas pemerintah dalam meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan efisiensi di berbagai sektor menimbulkan tantangan besar, terutama dalam infrastruktur, keamanan, pendidikan, dan peradilan.
Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan alokasi anggaran agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan sektor-sektor penting lainnya.***
