RADAR JAKARTA|Jakarta – Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, R. Haidar Alwi, menyampaikan pandangan kritis sekaligus apresiatif terhadap transformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam era pasca reformasi. Menurutnya, Polri telah memainkan peran strategis sebagai garda depan dalam memastikan keberlangsungan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
“Polri bukan sekadar penegak hukum. Ia adalah simbol keberhasilan transisi dari negara otoriter menuju pemerintahan sipil yang demokratis,” ujar Haidar. Ia menilai, transformasi kelembagaan Polri telah menggeser posisinya dari alat kekuasaan menjadi institusi yang independen, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Membangun Polisi Sipil dan Profesional
Dalam dua dekade terakhir, Polri dinilai berhasil melepaskan diri dari kontrol oligarkis melalui apa yang disebut Haidar sebagai disembedded policing—praktik kepolisian yang bebas dari tekanan elit kekuasaan dan politik partisan. Perubahan ini, lanjutnya, menjadi fondasi penting bagi tata kelola keamanan dalam sistem demokrasi modern.
Kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disebut memberikan nafas baru melalui konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). “Pendekatan ini menggeser kultur reaktif menjadi prediktif, di mana Polri tak hanya menangani kejahatan, tetapi mencegahnya melalui sistem peringatan dini dan keterlibatan komunitas,” jelas Haidar.
Keadilan Restoratif dan Koreksi Internal
Implementasi restorative justice juga mendapat sorotan positif. Polri dinilai berhasil memperkenalkan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih humanis dan rehabilitatif, khususnya dalam perkara pidana ringan yang melibatkan kelompok rentan. Haidar menyebut hal ini sebagai wujud konkret dari pembaruan budaya hukum yang memanusiakan manusia.
Tak hanya itu, respons institusional Polri terhadap kasus-kasus internal, seperti penanganan tegas terhadap Irjen Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J, menjadi bukti bahwa mekanisme auto-correction berjalan dengan efektif. “Ini adalah sinyal bahwa Polri tak lagi kebal hukum, tetapi siap menegakkan integritas kelembagaan,” tegasnya.
Inovasi Digital dan Pelayanan Berbasis Komunitas
Dalam aspek pelayanan publik, Polri disebut berhasil melakukan digitalisasi melalui peluncuran Super App Polri, sebuah langkah besar menuju e-policing yang mempercepat layanan dan menutup celah korupsi. Selain itu, program Polisi RW dinilai sukses membangun proximity policing—pendekatan berbasis komunitas yang mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat.
“Ini adalah polisi partisipatoris yang hadir dan tumbuh bersama warga, bukan aparat yang terasing dalam menara kekuasaan,” kata Haidar.
Tantangan dan Harapan: Melawan Komando Bayangan
Meski banyak capaian, Haidar juga menyoroti tantangan yang masih membayangi, salah satunya adalah keberadaan shadow state atau komando bayangan yang berasal dari loyalitas sempit dan praktik nepotisme internal. Ia menegaskan bahwa reformasi struktural tidak akan cukup tanpa pembaruan mental dan etika profesi.
Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi keamanan di wilayah-wilayah terpencil. Menurutnya, security justice gap masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan kebijakan berbasis keadilan spasial serta pembangunan institusi kepolisian yang relevan secara kultural dan geografis.
Mendorong Keterlibatan Publik dan Civic Professionalism
Haidar mengajak publik untuk terus terlibat dalam mengawasi dan mendukung Polri. Ia percaya bahwa Civic Professionalism yang berakar pada nilai-nilai kewargaan, etika publik, dan keadilan sosial adalah kunci menuju ketahanan institusional dari segala bentuk intervensi politik.
“Polri sedang berjalan menuju format terbaiknya. Masih banyak lubang, tetapi kita sudah berada di jalur yang tepat,” ujarnya optimis.
Menutup pernyataannya, Haidar menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga semangat reformasi. “Jangan pernah lelah mendorong perubahan, karena perubahan hanya terjadi jika kita ikut menjadi bagian darinya,” pungkasnya.***
