RADAR JAKARTA|Jakarta – Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat usai momentum Lebaran 2025, di tengah sorotan tajam terhadap kinerja ekonomi nasional yang dinilai melemah signifikan. Publik dan para pengamat menilai Presiden Prabowo Subianto perlu segera mengevaluasi jajaran menterinya, khususnya di sektor ekonomi, guna merespons tekanan fiskal dan gejolak kepercayaan masyarakat.
Kondisi ekonomi Indonesia pasca-Lebaran menjadi perhatian serius. Setidaknya tiga indikator utama menjadi pemicu munculnya desakan reshuffle: defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merosotnya penerimaan pajak, serta menurunnya produktivitas sektor riil.
“Defisit APBN, merosotnya penerimaan pajak serta menurunnya produktivitas sektor riil adalah parameter penting yang mengindikasikan perlunya perombakan kabinet,” kata pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, Jumat (4/4/2025).
Andi menilai, selain aspek kinerja, struktur Kabinet Merah Putih saat ini juga dinilai terlalu gemuk. Jumlah menteri yang besar tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas pemerintahan.
“Kabinet tambun justru menjadi beban bagi keuangan negara dan memperlambat pengambilan keputusan,” tegasnya.
Belakangan, sejumlah menteri di lingkaran Presiden Prabowo menuai kritik akibat kebijakan yang dianggap kurang efektif dan komunikasi publik yang menimbulkan kontroversi. Di media sosial hingga aksi demonstrasi, kemarahan dan kekecewaan masyarakat atas kinerja kabinet semakin terlihat nyata.
Pengamat politik Rocky Gerung juga mengamini menguatnya pembahasan reshuffle, terutama selama momen Hari Raya Idulfitri 1446 H, yang diwarnai berbagai kegiatan silaturahmi di kalangan elite.
“Dalam open house di Istana, rumah Presiden ketujuh Joko Widodo, hingga kediaman Megawati Soekarnoputri, pasti ada kasak-kusuk soal siapa yang layak diganti dan siapa yang layak menggantikan,” kata Rocky, dikutip dari kanal YouTube resminya, Rabu (2/4/2025).
Menurut Rocky, meski politik seolah ‘libur’ selama Lebaran, dinamika tetap berjalan di balik layar. Ia menekankan pentingnya Presiden Prabowo memaknai ekspresi publik di media sosial sebagai sinyal kuat untuk melakukan pembenahan.
“Ekspresi kemarahan netizen terhadap beberapa menteri itu jujur, dan itu bisa menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Istana Negara terkait wacana reshuffle. Namun, tekanan publik dan kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan dinilai menjadi pendorong utama Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah strategis demi mengembalikan kepercayaan dan stabilitas pemerintahan. ***
