RADAR JAKARTA | Pasuruan – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bangil turut serta dalam Zoom Meeting bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Tim Penguatan Reformasi Birokrasi dalam rangka penyiapan data dukung Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2025 dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di sektor Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Zoom Meeting yang berlangsung di Ruang Sekretariat Rutan Bangil ini diikuti oleh Tim Zona Integritas Rutan Bangil. Dalam pertemuan tersebut, Ditjenpas memberikan arahan terkait strategi penguatan reformasi birokrasi, termasuk pemenuhan data dukung yang menjadi indikator utama dalam penilaian WBK/WBBM. Selain itu, dibahas pula berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi zona integritas di setiap satuan kerja pemasyarakatan.
Dalam diskusi tersebut, Rutan Bangil berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan pemasyarakatan. Tim Zona Integritas Rutan Bangil menyampaikan kesiapan mereka dalam melengkapi dokumen pendukung serta menerapkan inovasi pelayanan yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Plt Kepala Rutan Bangil, Muhammad Faishol Nur menyampaikan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan Rutan Bangil berada pada jalur yang tepat dalam membangun zona integritas.
“Kami berkomitmen untuk terus berbenah dan berinovasi guna mencapai predikat WBK/WBBM. Sinergi yang kuat dengan Ditjenpas serta pemenuhan data dukung yang akurat akan menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi di Rutan Bangil,” ujar Faishol Nur.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan setiap satuan kerja, termasuk Rutan Bangil, semakin siap dalam menghadapi evaluasi pembangunan zona integritas. Langkah konkret dalam memperbaiki layanan, meningkatkan pengawasan, serta menutup celah praktik korupsi menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.|Eva*
