RADAR JAKARTA | Jakarta – Pemerintah tengah menata ulang penyaluran dan pengawasan subsidi gas LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, baik dari segi harga maupun volume. Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi kebocoran subsidi yang diperkirakan mencapai Rp 87,5 triliun pada 2025, dengan kebocoran hingga 60%.
Untuk mendapatkan informasi langsung dari pelaku usaha mikro, Staf Khusus Wakil Presiden RI, drg. Tina Talisa, M.Ikom, mengadakan diskusi khusus bersama pedagang kaki lima (PKL) dan Asosiasi PKL Indonesia di PG Center, Jakarta, pada Jumat (28/2/2025).
Diskusi Bersama PKL: Aspirasi untuk Kebijakan Subsidi yang Tepat Sasaran
Dalam pertemuan ini, Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed, menegaskan pentingnya revisi Perpres RI 104/2007 agar subsidi gas LPG 3 kg benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, seperti PKL, usaha mikro, petani, dan nelayan.
Sebagai bagian dari diskusi, Stafsus Wapres RI berdialog langsung dengan beberapa PKL, termasuk:
- Pak Gani (PKL gorengan) dengan omzet Rp 24 juta/bulan atau Rp 288 juta/tahun (penggunaan 1,5 tabung/hari).
- Pak Kartim (PKL bakso) dengan omzet Rp 30 juta/bulan atau Rp 360 juta/tahun (penggunaan 0,5 tabung/hari).
- Hj. Andii Sukma (pemilik warung kopi) dengan omzet Rp 360 juta/tahun (penggunaan 2–3 tabung/hari).
Ketiga pelaku usaha ini masuk kategori usaha mikro yang berhak mendapatkan subsidi gas LPG 3 kg. Sebaliknya, usaha kecil, menengah, dan besar tidak berhak menerima subsidi tersebut.
PKL: Pejuang Ekonomi yang Berkontribusi pada Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, drg. Tina Talisa, M.Ikom menegaskan bahwa pedagang kaki lima adalah pejuang ekonomi yang berperan besar dalam pergerakan ekonomi nasional serta pembangunan SDM Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan subsidi harus memastikan keberpihakan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Turut hadir dalam diskusi ini antara lain:
- Rizal S. Iman (Bendahara Umum)
- Meihadir Ahmad (Wakil Ketua Umum)
- Suyanto (Ketua)
- Sures (Ketua DPW Jakarta)
- Ratu Sofi Yulinar (Ketua DPD Lebak Banten) beserta jajaran pengurus se-Jakarta.
Dengan diskusi ini, diharapkan aspirasi PKL dan pelaku usaha mikro dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran.***
