RADAR JAKARTA | Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengajak perguruan tinggi, termasuk Universitas Nasional (Unas), untuk berkolaborasi dalam membangun kawasan transmigrasi di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Viva Yoga dalam dialog dengan para akademisi Unas yang digelar dalam forum KAHMI Rayon Unas. Dalam forum tersebut hadir Rektor Unas Dr. El Amry Bermawi Putera, MA, mantan rektor Prof. Umar Basalim, serta sejumlah akademisi dan anggota KAHMI lainnya.
Dalam pemaparannya, Viva Yoga menyampaikan bahwa program transmigrasi kini memiliki paradigma baru. Jika sebelumnya transmigrasi bersifat top-down, kini telah beralih menjadi bottom-up, di mana keinginan untuk melaksanakan transmigrasi bisa diajukan oleh pemerintah daerah.
“Sekarang, keinginan adanya transmigrasi bisa diusulkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk mengajukan permohonan agar wilayahnya mendapat transmigran.
Viva Yoga menyebutkan contoh nyata, seperti Kabupaten Halmahera Selatan yang membutuhkan 250 kepala keluarga dan Kabupaten Siak yang membutuhkan 500 kepala keluarga.
Menurutnya, transmigrasi tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengelolaan dan pemberdayaan lahan-lahan kosong yang akhirnya dapat menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru.
Sejak dimulai pada tahun 1950, program transmigrasi di Indonesia telah melahirkan banyak perubahan positif. Viva Yoga mengungkapkan bahwa program ini telah menghasilkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 114 kabupaten/kota, dan bahkan tiga provinsi baru, yakni Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Viva Yoga juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam menjalankan program transmigrasi. Kementerian Transmigrasi, menurutnya, dituntut untuk melakukan program-program inovatif dan kreatif, tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Untuk itu, ia mengajak berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan perguruan tinggi, untuk berkolaborasi dalam membangun kawasan transmigrasi.
Viva Yoga menjelaskan bahwa Kementerian Transmigrasi memiliki 3,1 juta hektar lahan dan 619 kawasan transmigrasi yang tersebar di luar Jawa dan Bali. Lahan-lahan tersebut, menurutnya, dapat dijadikan sebagai peluang untuk bekerja sama melalui program Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT). Dalam IPT, pihak-pihak yang terlibat dapat menanamkan modal untuk berbagai usaha seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan tambang.
Lebih lanjut, Viva Yoga menegaskan bahwa kerja sama dalam membangun kawasan transmigrasi tidak akan mengganggu keberadaan transmigran atau program transmigrasi itu sendiri. Dengan adanya pola inti-plasma dalam IPT, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi melalui trickle-down effect yang positif.
“Dalam IPT, kami ingin mengajak semua pihak, termasuk Unas, untuk memanfaatkan peluang yang ada. Membangun kawasan transmigrasi perlu berkolaborasi dengan semua pihak,” tutupnya.
Dengan ajakan tersebut, Viva Yoga berharap agar perguruan tinggi dan masyarakat dapat lebih aktif dalam mendukung keberhasilan program transmigrasi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi baru.
