RADAR JAKARTA | Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan lebih dari 100 hari, dan berbagai kritik serta pujian muncul terkait program-program yang dijalankannya. Namun, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian serius: tanda-tanda sentralisasi kekuasaan yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah.
Upaya konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo, seperti rencana pembentukan koalisi permanen dan retreat para kepala daerah, menunjukkan kecenderungan yang mengarah pada penguatan kekuasaan pusat. Hal ini berpotensi mengikis semangat desentralisasi yang telah menjadi fondasi demokrasi kita sejak era reformasi.
“Melihat perkembangan politik saat ini, dari rencana koalisi permanen hingga retreat kepala daerah, kita melihat adanya kecenderungan menuju sentralisasi kekuasaan yang berpotensi merugikan demokrasi,” ungkap pengamat komunikasi politik Erik Ardiyanto pada Jumat (21/02/2025).
Retreat para kepala daerah di Magelang yang dipimpin oleh Presiden seharusnya tidak perlu terjadi, karena kepala daerah adalah wakil rakyat yang dipilih secara langsung, bukan bagian dari kabinet presiden. Menghormati otonomi daerah adalah langkah penting untuk menjaga keberagaman dan kemandirian dalam pemerintahan.
“Acara retreat ini dapat dipahami sebagai simbolisasi kekuatan pemerintah pusat, yang bertentangan dengan semangat reformasi dan desentralisasi yang telah kita perjuangkan,” tambahnya.
Pemerintahan saat ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat demokrasi yang telah terbangun. Penghapusan presidential threshold 20% oleh Mahkamah Konstitusi, pemilu presiden dan pilkada langsung, serta penerapan otonomi daerah adalah pencapaian yang harus dipertahankan.
“Presiden Prabowo harus berkomitmen untuk menjaga demokrasi yang telah berjalan. Hal-hal baik seperti pemilihan umum langsung dan otonomi daerah tidak boleh hilang dari proses demokrasi kita,” tegas pengamat yang mengajar di Universitas Paramadina itu.
Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi agar tidak menurun. Di sinilah peran Presiden Prabowo sangat penting, yaitu untuk memastikan bahwa demokrasi dan desentralisasi tetap terjaga, tanpa terjebak dalam sentralisasi kekuasaan.
Stabilitas nasional memang penting, namun tidak harus dicapai melalui sentralisasi kekuasaan. Stabilitas dapat diraih melalui akuntabilitas, transparansi, good governance, dan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat mempercayai pemerintah. Dengan demikian, tidak hanya politik yang stabil, tetapi juga iklim investasi yang kondusif akan tercipta, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. | BM*
