RADAR JAKARTA| Jakarta – Sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunda keberangkatan mereka untuk mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, yang dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Penundaan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025. Keputusan ini muncul beberapa jam setelah penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Instruksi Tegas dari DPP PDIP
Instruksi Megawati dengan tegas meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang. Surat tersebut juga mengimbau agar kepala daerah yang telah tiba di Magelang segera menghentikan partisipasi mereka dan menunggu arahan lebih lanjut.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, membenarkan keabsahan surat tersebut. “Betul,” ujarnya singkat melalui aplikasi perpesanan.
Reaksi Beragam dari Kepala Daerah
Terkait instruksi ini, respons kepala daerah PDIP bervariasi. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, memutuskan untuk patuh pada instruksi partai dan tetap berada di daerah masing-masing sambil menunggu arahan lebih lanjut.
Namun, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, memilih tetap berangkat ke Magelang dengan alasan menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati. Sementara itu, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, juga tetap melanjutkan perjalanannya mengikuti retret, dengan menugaskan wakil bupati untuk menjalankan pemerintahan selama ketidakhadirannya.
Dampak Politik dan Respons Pengamat
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa langkah Megawati ini dapat berdampak signifikan pada dinamika politik nasional. Ia menyoroti bahwa instruksi tersebut berpotensi melemahkan wibawa pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator program retret.
Menurut Dedi, jika PDIP terus menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah, hal ini dapat berdampak pada stabilitas politik, termasuk di parlemen. “Jika PDIP mulai mengarahkan instruksi serupa ke DPR, maka kepercayaan dan legitimasi Prabowo bisa terganggu,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, menyatakan bahwa kepala daerah memiliki hak untuk mengabaikan instruksi partai tanpa kehilangan jabatannya. Ia menilai bahwa kepala daerah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan instruksi partai.
Kesimpulan
Keputusan PDIP untuk menunda keikutsertaan kepala daerah dalam retret di Magelang memunculkan beragam reaksi, baik dari internal partai maupun pihak eksternal. Dengan dinamika politik yang berkembang, keputusan ini dapat berimplikasi luas terhadap hubungan antara PDIP dan pemerintahan saat ini. Situasi ini masih akan terus berkembang seiring dengan respons dari berbagai pihak terkait.
Saya telah menyusun ulang berita Anda menjadi lebih profesional dan sesuai dengan standar jurnalistik. Jika ada hal yang ingin ditambahkan atau diperbaiki, silakan beri tahu saya!
|Red*
