RADAR JAKARTA|Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) semakin memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, khususnya yang viral di media online. Intensifikasi pengawasan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia pada 10—18 Februari 2025, dengan target pemberantasan kosmetik tanpa izin edar dan yang mengandung bahan berbahaya.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengungkapkan dalam konferensi pers di Kantor BPOM Jakarta, Jumat (21/2/2025), bahwa pihaknya menemukan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi serta distribusi kosmetik ilegal senilai lebih dari Rp31,7 miliar. Angka ini meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan pengawasan tahun 2024.
Hasil Pengawasan: Ribuan Produk Kosmetik Ilegal Ditemukan
Dari 709 sarana yang diperiksa, sebanyak 340 sarana (48%) tidak memenuhi ketentuan. Temuan ini melibatkan pabrik, importir, pemilik merek, distributor, klinik kecantikan, reseller, dan retail kosmetik yang terindikasi memperdagangkan atau memproduksi kosmetik ilegal.
Petugas BPOM menemukan 205.133 unit kosmetik ilegal (4.334 item/varian) dari 91 merek yang beredar. Rinciannya:
79,9% tanpa izin edar,
17,4% mengandung bahan berbahaya,
2,6% kedaluwarsa,
0,1% merupakan kosmetik injeksi.
Mayoritas produk ilegal tersebut merupakan kosmetik impor (60%) yang viral di media online. BPOM menekankan bahwa kosmetik ilegal ini sangat berisiko membahayakan kesehatan.
Bahan Berbahaya dalam Kosmetik Ilegal
BPOM menemukan beberapa bahan berbahaya dalam kosmetik ilegal yang dapat mengancam kesehatan, antara lain:
Hidrokinon: Berisiko menyebabkan hiperpigmentasi, ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku.
Asam retinoat: Dapat menyebabkan kulit kering, iritasi, dan efek teratogenik pada janin.
Antibiotik: Berpotensi menimbulkan iritasi, bercak kemerahan, serta risiko resistansi antibiotik.
Steroid: Dapat menyebabkan biang keringat, atrofi kulit, perubahan pigmen, serta reaksi alergi.
Wilayah dengan Temuan Tertinggi
Kosmetik ilegal ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, dengan beberapa daerah mencatat angka temuan yang signifikan:
Yogyakarta: Rp11,2 miliar,
Jakarta: Rp10,3 miliar,
Bogor: Rp4,8 miliar,
Palembang: Rp1,7 miliar,
Makassar: Rp1,3 miliar.
“Angka ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih menjadi masalah besar, terutama di daerah dengan tingkat konsumsi kosmetik yang tinggi,” jelas Taruna Ikrar.
Sanksi dan Tindakan Hukum
Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik ilegal akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar.
BPOM akan menindaklanjuti empat kasus secara pro-justitia untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar. Selain itu, sanksi administratif juga diberikan, termasuk:
Penarikan dan pemusnahan produk ilegal,
Pencabutan izin edar,
Penghentian sementara kegiatan usaha.
“Kami akan menggiring kasus pelanggaran berulang ke ranah penyidikan agar ada efek jera,” tegas Taruna Ikrar.
Peran Influencer dan Konsumen dalam Pengawasan Kosmetik
BPOM menyoroti peran influencer dan kreator konten dalam maraknya peredaran kosmetik ilegal. Produk-produk ini kerap dipromosikan secara tidak proporsional, sehingga masyarakat harus lebih waspada.
“Kosmetik hanya boleh dipromosikan jika telah memiliki izin edar BPOM dan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik,” kata Taruna Ikrar.
BPOM mengajak semua pihak, termasuk influencer, untuk membantu menyebarluaskan edukasi terkait pemilihan kosmetik yang aman dan memberikan reviu produk secara objektif. Selain itu, masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan Cek KLIK sebelum membeli produk kosmetik:
Cek Kemasan
Cek Label
Cek Izin Edar
Cek Kedaluwarsa
Pembelian kosmetik juga sebaiknya dilakukan di toko resmi atau sarana penjualan terpercaya. “Jangan mudah tergiur iklan dengan klaim berlebihan atau efek instan. Segera laporkan kepada BPOM atau aparat penegak hukum jika menemukan produk mencurigakan,” tutup Taruna Ikrar.***
