RADAR JAKARTA| Jakarta – Sejumlah penghuni rumah susun di DKI Jakarta yang tergabung dalam Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menggelar aksi protes di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/2/2025). Mereka menolak kenaikan tarif air bersih yang diberlakukan PDAM, yang dinilai tidak adil dan memberatkan warga.
Para penghuni mengungkapkan bahwa tarif air bersih melonjak drastis hingga 71 persen, dari sebelumnya Rp12.500 per meter kubik menjadi Rp21.500. Kenaikan ini dianggap tidak wajar, terutama karena rumah susun merupakan hunian masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Tarif Rusun Disamakan dengan Gedung Komersial
Humas P3RSI, Erlan, menyampaikan keberatannya terhadap pengelompokan tarif yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37. Dalam aturan tersebut, rumah hunian seharusnya masuk dalam kategori golongan 2, bukan golongan 3 yang diperuntukkan bagi usaha komersial.
“Kami ini rumah tangga, bukan pusat bisnis atau mal. Kenapa tarif air kami disamakan dengan gedung-gedung komersial?” ujarnya.
Erlan juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan keluhan kepada PDAM dan DPRD, tetapi belum mendapatkan solusi yang memuaskan. Kini, mereka meminta Gubernur DKI Jakarta yang baru untuk turun tangan dan memberikan keadilan bagi warga rumah susun.
Warga Rusun: Jangan Perlakukan Kami Seperti Penyewa Gedung Bisnis
Mayoritas penghuni rumah susun adalah masyarakat menengah ke bawah yang mendapat subsidi dari pemerintah. Namun, dengan kenaikan tarif ini, mereka justru merasa terbebani.
“Ini rumah susun subsidi, program pemerintah. Kami pindah ke sini karena diarahkan oleh pemerintah juga. Kok sekarang malah diperlakukan seperti penyewa di gedung bisnis?” kata Erlan.
P3RSI menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak para penghuni hingga ada keputusan yang lebih adil dari pemerintah.
“Kami berharap Gubernur baru mendengar dan bertindak adil. Kalau tidak, kami siap turun ke jalan,” tutup Erlan.***
