RADAR JAKARTA | Jakarta – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) hari ini menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di depan Istana Negara, Jakarta. Aksi ini bertepatan dengan pelantikan 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menjelaskan bahwa aksi ini sengaja digelar untuk menekan kepala daerah yang baru dilantik agar bertanggung jawab dalam menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat.
“Kami mengambil momentum ini untuk menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mensejahterakan rakyat. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang mereka buat benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Herianto pada Rabu (19/2/2025).
Menurutnya, aksi kali ini akan diikuti oleh massa yang lebih besar dibandingkan demonstrasi sebelumnya, mengingat tuntutan mereka belum mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Jika pemerintah tetap bungkam, maka gelombang protes akan semakin besar. Kami berharap ada respons konkret sebelum situasi semakin memanas,” tegasnya.
Tuntutan Aksi “Indonesia Gelap”
Dalam aksi ini, mahasiswa mengajukan 13 tuntutan utama, di antaranya:
- Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta menolak pemangkasan anggaran pendidikan.
- Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati.
- Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam kritik akademik.
- Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.
- Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.
- Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.
- Mengevaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.
- Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.
- Mendesak penerbitan Perppu Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.
- Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.
- Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran.
- Menolak revisi Tata Tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan.
- Melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif.
Menurut Herianto, aksi ini dinamakan Indonesia Gelap sebagai simbol atas sikap pemerintah yang dianggap menutup telinga terhadap aspirasi rakyat.
“Ketika pemerintah terus bungkam dan enggan mendengar suara rakyat, itulah yang kami maksud dengan ‘Indonesia Gelap’. Kami ingin perubahan nyata, bukan sekadar janji politik,” tegasnya.
Pelantikan 961 Kepala Daerah di Istana Negara
Sementara itu, di tempat yang sama, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada 2024 dalam upacara resmi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Indonesia.
“Pelantikan ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Presiden Prabowo juga akan memberikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik,” ujar Yusuf.
Sebanyak 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari:
- 33 gubernur dan 33 wakil gubernur,
- 363 bupati dan 362 wakil bupati,
- 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
Sebelum pelantikan, para kepala daerah terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka.
Aksi Mahasiswa Berlangsung di Tengah Ketatnya Pengamanan
Demonstrasi yang berlangsung bersamaan dengan pelantikan ini mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Massa aksi yang datang tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Herianto berharap, sebelum massa semakin besar, pemerintah segera memberikan respons atas tuntutan mereka.
“Kami tidak ingin aksi ini hanya dianggap angin lalu. Kami ingin pemerintah mendengar dan bertindak sesuai dengan aspirasi rakyat,” pungkasnya.***
