RADAR JAKARTA| Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI), Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), dan Universitas IKOPIN di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Menurut Bob Hasan, pemutakhiran regulasi ini diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta memastikan koperasi berperan sebagai fondasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Kita ingin RUU Perkoperasian ini segera dimutakhirkan. Koperasi adalah tonggak demokrasi ekonomi yang menjamin keberlanjutan dan perkembangan ekonomi kita,” ujar Bob Hasan.
Ia menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah mengedepankan kesejahteraan rakyat dengan strategi ekonomi yang realistis. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi bagian dari strategi utama pembangunan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Bob Hasan menekankan bahwa koperasi memiliki peran krusial di berbagai sektor, termasuk sebagai pemegang hak Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan penerima sah pupuk bersubsidi untuk petani. Namun, tanpa regulasi yang jelas, koperasi sulit berkembang secara optimal.
“Kita butuh regulasi yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mendorong perkembangan koperasi. Bahkan, pendidikan koperasi harus diperkuat agar melahirkan sarjana koperasi yang kompeten,” tambahnya.
Baleg DPR menargetkan pembahasan RUU Perkoperasian dapat dipercepat dan, jika memungkinkan, rampung dalam satu bulan. Dengan demikian, koperasi dapat benar-benar menjadi pilar ekonomi berbasis asas kekeluargaan yang sesuai dengan budaya bangsa.
Forkopi Ajukan Sejumlah Usulan dalam RUU Perkoperasian
Dalam forum yang sama, Ketua Presidium Forkopi, Andy Arslan Djunaid, mengusulkan berbagai poin krusial untuk dimasukkan dalam revisi RUU Perkoperasian agar regulasi yang dihasilkan lebih berpihak pada gerakan koperasi.
Beberapa usulan utama Forkopi meliputi:
1. Redefinisi Koperasi
Forkopi mengusulkan definisi koperasi sebagai sekumpulan orang atau badan hukum yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.
2. Perluasan Usaha Simpan Pinjam
Sesuai dengan TAP MPR No. 16/1998 dan UU Cipta Kerja No. 6/2023, Forkopi mengusulkan agar koperasi pelajar dan mahasiswa dapat diberikan izin untuk melayani calon anggota sebagai bagian dari proses pendidikan sebelum menjadi anggota tetap.
3. Penguatan Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong
Forkopi menekankan bahwa koperasi harus tetap berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong, bukan sekadar demokrasi ekonomi yang bebas tanpa batas.
4. Pendidikan Koperasi dalam Kurikulum Nasional
Forkopi mengusulkan agar pendidikan koperasi dimasukkan dalam kurikulum mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga didorong untuk membentuk Dewan Nasional Literasi Perkoperasian guna memantau dan mengevaluasi strategi literasi koperasi secara berkelanjutan.
5. Insentif Pajak bagi Koperasi
Forkopi mengusulkan pemberian insentif pajak guna mendukung pertumbuhan koperasi di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.
6. Penghapusan Batasan Periode Kepengurusan Koperasi
Forkopi menilai bahwa kepengurusan koperasi seharusnya tidak dibatasi periodesasinya, karena koperasi berbeda dengan jabatan politik. Kepemimpinan dalam koperasi bergantung pada kepercayaan anggota.
7. Hak Milik Tanah untuk Koperasi
Forkopi mengusulkan agar koperasi dapat memiliki hak milik atas tanah, tidak hanya terbatas pada koperasi pertanian, sebagaimana yurisprudensi yang memberikan hak milik tanah kepada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
8. Digitalisasi Koperasi
Forkopi mengusulkan penerapan Sistem Teknologi Informasi Koperasi (STIK) guna meningkatkan layanan koperasi secara digital, baik dari aspek kelembagaan maupun usaha.
9. Transaksi Rahn dalam Koperasi Syariah
Forkopi meminta agar transaksi rahn (pembiayaan dengan jaminan emas) dalam koperasi syariah tidak dikategorikan sebagai gadai, mengingat sistemnya berbeda dengan gadai konvensional.
10. Sanksi Pidana yang Proporsional
Forkopi menekankan bahwa sanksi pidana dalam UU Perkoperasian harus diterapkan hanya untuk pelanggaran yang benar-benar merugikan koperasi, bukan sekadar kesalahan administratif atau operasional.
“Kami ingin memastikan bahwa sanksi pidana dalam UU Perkoperasian hanya berlaku bagi tindakan yang benar-benar merugikan koperasi,” ujar Andy Arslan Djunaid.
Partisipasi Berbagai Pihak dalam RDPU
RDPU ini juga dihadiri oleh Ketua Harian Forkopi Kartiko Adi Wibowo dan jajaran, Rektor Universitas IKOPIN Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, MS, serta Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) H. Bambang Haryadi. Turut hadir pula anggota Baleg DPR dari berbagai fraksi yang menyatakan dukungan terhadap percepatan pembahasan RUU Perkoperasian.
Dengan berbagai masukan dari pemangku kepentingan koperasi, diharapkan revisi UU Perkoperasian ini dapat segera disahkan guna memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi nasional.***
