RADAR JAKARTA| Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Putusan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal Djuyamto dalam sidang yang digelar pada Kamis (13/2/2025).
“Permohonan praperadilan pemohon tidak diterima,” ujar Djuyamto dalam persidangan.
Sidang praperadilan ini diajukan oleh Hasto setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2024. Hasto diduga terlibat dalam suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 serta merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku, yang hingga kini masih berstatus buron.
Gugatan Praperadilan Ditolak
Hasto melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh KPK merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur hukum. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar status tersangka Hasto dibatalkan dan penyidikan terhadapnya dihentikan.
“Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur serta bertentangan dengan hukum,” kata Maqdir dalam sidang sebelumnya.
Namun, dalam putusannya, Hakim Djuyamto menolak seluruh permohonan tersebut dan menegaskan bahwa proses hukum terhadap Hasto tetap berjalan.
Sikap Hasto Pasca Putusan
Menanggapi putusan tersebut, Hasto menyatakan bahwa dirinya menghormati keputusan pengadilan.
“Apa pun keputusannya, kami hormati. Kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang mencari keadilan. Sebagai warga PDIP, tentu kami siap menerima segala konsekuensi,” ujar Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
Hasto juga mengungkit pidato Ketua Mahkamah Agung Sunarto yang menekankan pentingnya keadilan yang hakiki, tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
Kasus Harun Masiku dan Keterlibatan Hasto
Kasus ini bermula dari suap yang diduga diberikan oleh Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengisian kursi anggota DPR melalui mekanisme PAW pada 2019-2024. Harun ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2020, namun hingga kini keberadaannya belum diketahui.
Pada akhir 2024, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Hasto diduga tidak hanya terlibat dalam skandal suap, tetapi juga aktif merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku.
Dengan putusan praperadilan ini, status tersangka Hasto tetap berlaku dan KPK dapat melanjutkan penyidikan kasus tersebut.***
