Radarjakarta.id | JAKARTA – Setelah 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, banyak hal yang bisa dicatat terkait kinerja pemerintahan baru ini.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menghadirkan sejumlah kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi hingga kesejahteraan sosial.
Dalam periode ini, sejumlah capaian signifikan tercatat, seperti penghapusan utang nelayan dan UMKM, kenaikan gaji guru, serta peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang naik sebesar 6,5%.
Di sisi lain, kebijakan ekonomi juga mengalami perubahan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti penurunan harga tiket pesawat dan regulasi distribusi pupuk yang disederhanakan. Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada rakyat, serta pembatalan rencana kenaikan PPN 12 persen yang sempat memicu kontroversi di masyarakat.
Namun, meski mendapat kepercayaan publik yang tinggi, pemerintahan Prabowo-Gibran juga menghadapi tantangan besar yang perlu dievaluasi dan diperbaiki.
Dalam catatan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan pada Selasa, 21 Januari 2025, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting.
1. Tantangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu program unggulan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun memiliki potensi besar, masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan.
Iwan Setiawan mencatat bahwa perencanaan dan implementasi program ini perlu diperbaiki, mulai dari penyusunan anggaran hingga distribusi teknis di lapangan yang masih banyak masalah. MBG yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat justru terhambat oleh masalah-masalah teknis yang perlu segera dibenahi.
2. Koordinasi dan Kinerja Menteri yang Membuat Publik Khawatir
Kinerja para menteri di kabinet Prabowo-Gibran juga menjadi sorotan. Menurut Iwan, ada beberapa menteri yang dinilai kurang mampu menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo. Contoh konkret adalah kebijakan kontroversial mengenai rencana kenaikan PPN 12 persen yang sempat menghebohkan publik.
Selain itu, beberapa kasus internal menteri juga mencuat, seperti tindakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diduga berlaku semena-mena terhadap bawahannya, hingga memicu demonstrasi dari ASN dan berujung pada pemecatan.
Begitu juga dengan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan yang dituding bertindak tidak sejalan dengan instruksi Presiden, seperti dalam kasus pencabutan pagar laut di kawasan Tangerang dan Bekasi yang memicu polemik.
3. Evaluasi Kinerja Kabinet
Dalam rangka evaluasi 100 hari ini, Iwan Setiawan mengungkapkan perlunya peninjauan kembali kinerja para menteri dan anggota kabinet. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus berani mengganti menteri yang tidak mampu bekerja sesuai dengan visi presiden dan bahkan yang kontra produktif dengan apa yang sudah direncanakan. Keberanian untuk melakukan perubahan di kabinet ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Secara keseluruhan, meski pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil mewujudkan sejumlah kebijakan yang menguntungkan masyarakat, evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja kabinet sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan program-program pemerintah.
Keberhasilan dalam memperbaiki program-program yang ada, serta melakukan seleksi ketat terhadap anggota kabinet, akan menjadi penentu keberlanjutan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadapi tantangan berikutnya.
