Radarjakarta.id | JAKARTA – Kecewa, Setelah Gagal Maju di Pilgub Jakarta 2024, Anies Baswedan akhirnya angkat bicara kepada publik, Anies beri sinyal kuat akan membangun partai baru. Hal ini diungkap setelah Ia menyatakan diri tak akan masuk partai politik yang sudah ada.
Awalnya, Anies menceritakan bahwa ada sejumlah pihak yang menyarankannya untuk bergabung dengan partai politik tertentu atau bahkan membentuk partai sendiri pasca dinamika politik Pilkada 2024 ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, membuka peluang ihwal adanya aspirasi atau gagasan untuk membentuk sebuah partai politik (parpol) baru di Indonesia.
Menurutnya, untuk mewadahi seseorang masuk dalam gerakan perubahan di Tanah Air harus membentuk sebuah organisasi masyarakat (ormas) atau parpol baru.
“Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik,” kata Anies dalam video yang diunggah di akun Youtube Anies Baswedan, Jumat (30/8/2024) petang.
“Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, Politik yang lebih mengedepankan gagasan,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini semua partai politik di Indonesia berada di bawah kendali pemegang kekuasaan.
Menanggapi tudingan yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam upaya menjegal peluang politik Anies Baswedan di Pilkada 2024 DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Akhirnya, Jokowi angkat bicara, beliau tampak kesal dituding menghambat majunya Anies Baswedan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2024. Dia mengaku tidak memiliki kuasa menentukan calon kepala daerah karena bukan ketua umum partai.
“Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semua, apa urusannya?” kata Jokowi usai meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8).
Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
“Saya itu ditudang-tuding bukan hanya masalah itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat,” katanya.
Menurut Jokowi, semua itu adalah urusan internal partai politik dan koalisi, termasuk proses pencalonan atau penolakan kandidat Pilkada serentak 2024.(*)
