Ilustrasi.
Radarjakarta.id | JAKARTA –
Perkembangan utang pemerintah saat ini sudah memasuki fase yang berbahaya atau lampu kuning. Sebabnya, posisi utang pemerintah saat ini kian “membengkak”.
Utang luar negeri (ULN) Indonesia ke China terpantau terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan Data Statistik Utang Luar Negeri Bank Indonesia (BI) edisi Juli 2024, ULN dari China terpantau langsung meningkat, yakni mencapai Rp8.353,02 triliun. Ditambah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) di posisi Rp16.286/USD
Jika utang pemerintah saat ini tidak dikelola dengan baik maka akan semakin beresiko. Apalagi jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan. Pasalnya, Kedepannya ada tendensi utang pemerintah akan terus meningkat.
Jika rasio utang tidak dijaga dengan baik saat pemerintahan Prabowo, maka akan mendekati level berbahaya. Hal itu sama seperti yang terjadi pada waktu pandemi COVID-19, dimana rasio utang terhadap PDB sempat menyentuh 40% .
Sebagai informasi, terdapat beberapa proyek di Indonesia yang dibiayai utang dari China. Diantaranya, pembangunan tol Medan-Kualanamu dibiayai utang luar negeri dari CEXIM-China sebesar US$ 122,43 juta.
Kemudian, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang telah mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar atau Rp 18,6 triliun, dari sebelumnya sebesar US$ 5,5 miliar.
Pembengkakan biaya tersebut pun ditanggung oleh pihak Indonesia dan China di mana sebesar 60% ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40% ditanggung oleh konsorsium China.(*)
