Radarjakarta. id | JAKARTA – Ratusan sopir dan operator JakLingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) menggelar demonstrasi memprotes atas diskriminasi yang dilakukan oleh Direksi Transjakarta di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Mereka berasal dari delapan koperasi mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Transjakarta, yang menjadi operator Program Jaklingko.
Sementara arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup oleh aparat kepolisian.vc
Ada beberapa tuntutan yang disuarakan oleh sopir Jaklingko, seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Jaklingko yang tidak adil dan menghentikan politisasi program Jaklingko yang diduga dilakukan oleh Direksi Transjakarta dengan oknum DPRD DKI yang sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko.
Lalu, mengurangi aturan dari Transjakarta yang merugikan operator dan pramudi, serta mempermudah proses peremajaan kendaraan yang masih layak operasional.
Koordinator lapangan aksi demonstrasi sopir Jaklingko di Balai Kota DKI Jakarta, Fahrul Fatah menjelaskan poin tuntutan mereka ke Pemerintah Provinsi (Pemprov), yakni soal transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler yang diklaim tidak adil. Hari ini, ratusan sopir bersama armadanya melakukan demo.
Fahrul menuding adanya politisasi Jaklingko yang diduga dilakukan Direksi Transjakarta dengan anggota DPRD DKI sekaligus sebagai ketua salah satu operator mitra Jaklingko yang memonopoli penyerapan unit bus kecil di Transjakarta.
“Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator tertentu. Di mana ketua dari operator tersebut adalah Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa,” kata Fahrul melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 30 Juli 2024.
Fahrul menganalogikan, ada 11 operator yang saat ini bekerja sama dengan Transjakarta untuk menyuplai 2.795 unit bus kecil untuk program Jaklingko. Tetapi sebanyak 1.435 unit disuplai hanya dari satu operator saja. Sisanya 1.357 unit dibagi ke sepuluh operator.
Ia mengklaim operator itu selalu mendapatkan kemudahan, padahal operator lain dipersulit oleh Transjakarta. “Dicari-cari kesalahannya dan pembagian kuota yang kecil. Namun harus dibagi ramai-ramai. Kami menuntut keadilan atas semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua,” kata Fahrul.(*)
