Radarjakarta.id| MEDAN – Agus Fatoni mengatakan penanganan inflasi perlu ditangani secara serius dikarenakan merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini diungkapkannya dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Sumut, Selasa (23/7/2024).
“Kita juga perlu melakukan komunikasi publik, kita perlu menjelaskan kepada masyarakat, bahwa inflasi ini nyata dan inflasi perlu kita tangani bersama, bukan hanya oleh pemerintah saja tetapi oleh seluruh komponen yang ada di Sumatera Utara. Oleh karena itu, kita perlu menjadikan inflasi sebagai fokus utama dalam penanganannya, seperti pada saat menangani Covid-19,” kata Fatoni.
Fatoni yakin melalui penanganan bersama maka akan bisa teratasi dengan cepat. Salah satu yang dilakukan guna percepatan penanganan inflasi maka diperlukan pembentukan sekretariat bersama, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.
Menurutnya, sekretariat ini sebagai tempat untuk berhimpun, berdiskusi, merumuskan langkah-langkah yang nyata dan konkret sehingga semua langkah yang dilakukan terpadu, terukur juga fokus. Selain itu, perlu juga digelar rapat teknis yang pelaksanaanyaa satu minggu dua kali.
“Rapat koordinasi inflasi yang digelar setiap Senin. Nantinya, akan ada arahan dari instansi terkait di tingkat pusat dari kementerian atau lembaga terkait. Kemudian kita rapat untuk membahas langkah-langkah teknis dan juga strategis, apa yang perlu kita lakukan ke depannya,” ujar Fatoni.
Selain itu, hal lain yang perlu dilakukan adalah terkait anggaran yang cukup dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan instansi terkait. Fatoni menyampaikan, kalau belum teranggarkan atau ada kekurangan untuk penanganan inflasi maka bisa diambil melalui belanja tidak terduga (BTT). Jika dari anggaran BTT masih belum mencukupi, maka bisa ditambahkan dari uang kas.
“Karena penanganan inflasi adalah masalah yang sangat serius, kita juga perlu mengajak seluruh komponen baik itu swasta, BUMN, BUMD, termasuk tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama bergerak untuk penanganan inflasi yang ada di Sumatera Utara. Maka dalam rangka pananganan inflasi ini akan ada beberapa gerakan serentak yang merupakan komitmen kita bersama untuk bisa menangani inflasi bersama-sama,” jelas Fatoni.
Saat ini, Sumatera Utara telah melaksanakan Gerakan Penanganan Inflasi Serentak dengan mengadakan Gerakan Pasar Murah se-Sumut. Fatoni berharap Gerakan Pasar Murah dilaksanakan tiga kali dalam seminggu di Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumut yang bekerja sama dengan BUMN, BUMD, swasta dan instansi terkait. Tak hanya itu, dia berharap melalui Gerakan Pasar Murah maka seluruh masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang murah.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengatakan pengendalian harga bahan pokok itu penting, bukan hanya dari hulu tapi juga sampai hilirnya. Menurutnya, penanganan inflasi mesti runtut dan cermat dikarenakan komponen harga tidak berdiri sendiri tapi komponen harga akan selalu berhubungan dengan proses produksi.
Dia mengatakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan melihat situasi di lapangan dengan baik dan kemudian konsisten untuk melakukan langkah selanjutnya. Seperti persoalan distribusi barang dari petani yang kemudian masuk ke pasar hingga ke konsumen.
“Artinya, bahwa negara ini memberikan keuntungan bagi siapa saja yang bekerja dalam rangka mendistribusikan. Untuk itu, perlu efisiensi dalam rantai distribusi. Saya ingin kita semua mampu mengidentifikasikan persoalan pangan kita,” ucap Agung.
Turut hadir pada acara tersebut, di antaranya Walikota Medan M Bobby Afif Nasution, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Walikota Pematangsiantar Susanti Dewayani, Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya, Pj Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman, Pj Bupati Langkat HM Faisal Hasrimi, Pj Walikota Tebingtinggi Muttaqien Hasrimi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut IGK Wira Kusuma, BPS Sumut, Bulog Sumut, BUMN, BUMD, Forkopimda, seluruh pimpinan OPD dan stakeholder terkait.| Dita*
